Main Peran Empat Menteri Jokowi Sebelum Pilpres 2024

Desakan mundur terhadap empat menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat seiring kabar adanya manuver persiapan Pilpres 2024. Empat menteri itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Mereka dikhawatirkan menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan fasilitas dan anggaran negara di kementerian masing-masing untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Rencana berpartisipasi dalam Pilpres 2024 pun berpotensi mengganggu kinerja mereka sebagai menteri.

"Yang dikhawatirkan sebenarnya akan terjadi conflict of interest. Menteri yang ingin menjadi presiden itu adalah sosok ganda," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada reporter detikX pekan lalu.

Di salah satu sosoknya, Adi melanjutkan, mereka adalah menteri atau pejabat negara. Namun, di sosok lainnya, mereka adalah individu yang berambisi memenangi Pilpres 2024.

Itu sebabnya, posisi menteri yang melekat pada mereka adalah sebuah privilese. Mereka mendapat keuntungan politik karena kerap melakukan safari ke berbagai daerah dengan melakukan kerja-kerja yang dibiayai negara. Ini dipastikan berdampak secara elektoral.

"Inilah yang kemudian membuat publik mendesak mereka mengundurkan diri dari posisi menteri. Kan, tidak lucu, beriklan atas nama menteri tapi untuk kepentingan pilpres," ujarnya.

Peneliti dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menambahkan, paling tidak, empat menteri Jokowi itu harus mundur pada pertengahan 2023. Sebab, momen itu adalah masa pendaftaran pasangan calon untuk Pilpres 2024.

"Lebih baik mundur agar kinerja kabinet tidak terganggu dan agar menteri bersangkutan dapat fokus menjalani masa sosialisasi sebagai kontestan pilpres," kata Bawono.

Sebelumnya, desakan mundur terhadap empat menteri pun secara jelas telah diungkapkan politikus yang juga Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan keinginan para menteri Jokowi untuk mengikuti Pilpres 2024 sebenarnya memang hak individual. Namun, secara etika, mereka seharusnya meninggalkan jabatannya. "Untuk pembelajaran publik, bagus mundur," kata Mardani.

Mardani memandang tugas menteri bukanlah hal yang mudah. Mereka harus fokus dan konsentrasi pada kerja-kerjanya. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang, Jokowi butuh pembantu yang fokus mengurus rakyat.

"Kondisi rakyat yang berat dan geopolitik global yang berubah pascaserangan Rusia ke Ukraina dan pandemi bukan urusan ringan," kata Mardani.

Kabar akan majunya empat menteri Jokowi di kontestasi Pilpres 2024 pertama kali muncul dari politikus senior PDIP Panda Nababan. Beberapa waktu lalu, Panda mengatakan Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya soal hasrat mereka maju Pilpres 2024. Sejumlah menteri, kata Panda, telah menyatakan keinginannya bertarung pada Pilpres 2024 kepada Jokowi.

Hal tersebut dia ungkapkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi menolak penundaan Pemilu 2024. Sikap Jokowi, menurut Panda, sudah jelas bahwa pemilu selanjutnya digelar pada 14 Februari 2024.

Pernyataan Panda itu diyakini oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Mahfud mengatakan Panda memang memiliki hubungan komunikasi yang intens dengan Jokowi.

"Panda Nababan itu sangat sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Saya tahu karena setiap ke sana (ke Istana bertemu dengan Jokowi), dia mampir ke sini. Saya baru ketemu," kata Mahfud.

Agenda Kementerian Mendongkrak Popularitas

Adi Prayitno menuturkan, berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga, popularitas empat menteri Jokowi yang siap nyapres itu terus bertambah dari waktu ke waktu. Sandiaga, misalnya, setelah kalah pilpres, namanya hampir tenggelam. Namun, setelah jadi menteri, namanya mulai kembali dibahas secara perlahan.

“Bahkan survei terakhir pada Desember tahun lalu, nama Sandi itu sudah masuk empat besar. Dia bisa menggeser Ridwan Kamil dan Anies Baswedan,” kata Adi.

Kemudian, Prabowo Subianto. Adi mengatakan elektabilitas Prabowo relatif stagnan. Namun ini adalah hal yang cukup baik mengingat Prabowo sudah tiga kali ikut pilpres. Ditambah lagi, Prabowo sempat menjadi sorotan publik karena menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

“Prabowo yang anti-Jokowi dan sekarang malah jadi menterinya Jokowi, hal negatif itu tidak muncul. Itu tidak berdampak negatif padanya,” ujarnya.

“Bayangkan kalau Prabowo tidak menjadi bagian dari Jokowi, tidak jadi Menteri Pertahanan, kiprahnya hilang, secara perlahan akan dilupakan publik. Tapi, karena jadi menteri, elektabilitasnya tetap terjaga meski stagnan,” imbuhnya.

Sementara itu, nama Erick Thohir dan Airlangga Hartarto, menurut Adi, memang muncul dalam survei-survei elektabilitas. Namun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

Adi Prayitno mengatakan keinginan empat menteri itu untuk nyapres pada 2024 memang sudah lama mendapat restu Jokowi. Jokowi mempersilakan bawahannya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Ini karena Jokowi sangat mempercayai para menterinya.

“Saya membaca, Jokowi ini sangat percaya pada para menterinya asalkan bisa bekerja dengan maksimal sekaligus bisa meningkatkan kerja-kerja politik menuju 2024. Tujuannya untuk memastikan bahwa siapa pun yang maju nanti adalah all Jokowi's men. Sehingga proyek-proyek yang sudah dibangun Jokowi akan berlanjut,” terangnya.

Orang-orang yang kerap disebut akan maju pada Pilpres 2024, Adi melanjutkan, memang yang ada di sekitar Jokowi. Selain empat menteri itu, ada nama Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah. “Kecuali Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan,” katanya.

Persoalan Rangkap Jabatan Menteri Era Jokowi

Desakan mundur terhadap empat menteri Jokowi yang ingin nyapres itu, sialnya, tidak didukung oleh budaya politik di Indonesia. Menurut Adi Prayitno, kecil sekali kemungkinan para menteri itu mundur dari jabatannya karena ingin mengikuti Pilpres 2024.

Di Indonesia, Adi melanjutkan, ketika elite itu memiliki jabatan politik yang berlipat ganda, ada anggapan hal itu lumrah. Yang umum terjadi, biasanya ketua umum partai merangkap menteri dan merangkap jabatan di organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya.

“Itu memang fenomena politik yang dianggap biasa. Ini sudah jadi budaya politik kita. Elite suka merangkap jabatan,” kata Adi.

Hal ini terjadi karena politik akomodasi di negara kita. Menurut Adi, para pemimpin partai itu perlu diakomodasi dengan jabatan di pemerintahan agar stabilitas politik tetap terjaga.

Ditambah lagi masyarakat kita kerap lupa pada hal-hal tidak etis semacam itu. Jangankan mengenai conflict of interest, Adi melanjutkan, kasus-kasus korupsi yang dilakukan kader-kader partai besar pun pada akhirnya terlupakan. Menurutnya, menteri tidak mungkin sadar diri untuk mundur dari jabatannya.

“Jadi memori masyarakat itu pendek. Orang tidak mengerti conflict of interest, tidak mengerti etika politik. Orang tahunya ada baliho dan billboard muncul dan tersebar di seluruh pelosok, itu hanya dianggap sebagai orang yang ingin maju pilpres,” kata Adi.