PWNU DKI, Forkabi dan FBR Bentuk Satgas Anti Politik Uang Kawal Pilgub Jakarta

Koalisi Masyarakat Sipil membentuk gerakan anti-money politic atau politik uang untuk mengawal Pilkada Jakarta 2024. Koalisi ini berharap dengan adanya gerakan ini bisa membuat pilkada berjalan dengan baik.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Mereka antara lain PWNU DKI Jakarta, Forkabi, FBR, Petanesia Jakarta, PTIR Nusantara, hingga Anak Kota.

"Pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap yang pertamanya DKI jadi percontohan, jadi Pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat," kata Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Lukman Hakim Hamid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (18/11/2024).

Lukman menegaskan, gerakan ini tidak disusupi kepentingan politik praktis yang menguntungkan pihak tertentu. Dia menyebut gerakan ini murni dari rakyat agar Pilkada Jakarta berjalan baik.

"Gerakan ini murni dorongan rakyat agar pilkada berjalan baik," kata Lukman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Acara Satgas Anti-Money Politic, Husni Mubarok Amir, mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi tetap sehat. Tujuannya, katanya, agar pemimpin yang terpilih di Pilkada Jakarta murni karena gagasan yang diusung.

"Kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan sepele, persoalan uang, persoalan sembako," kata Husni.

Koalisi, kata Husni menginginkan pilkada dapat berjalan bermartabat, berakhlak, dan adil. Husni menjelaskan, satgas akan melakukan pengawasan di tingkat RT/RW terhadap gerakan politik anti-uang.

"Kami hanya melakukan pengawasan dengan konsep jaga kampung. Agar kampung kita terutama itu bersih dari money politic. Karena membangun demokrasi yang sehat diawali dari lingkungan terkecil kita sendiri," katanya

Husni mengatakan, jika ditemukan pelanggaran, satgas akan melaporkan temuannya kepada Bawaslu.

"Kami akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan main hakim sendiri. Ketika ada pelanggaran, maka kita akan serahkan kepada Bawaslu. Karena mereka yang berhak mengambil tindakan,"kata Husni.