Bahlil Tepis Isu Terpilih Jadi Ketum Golkar karena Intervensi Pemerintah

Bahlil Lahadalia menepis isu keterpilihan dirinya menjadi ketua umum Partai Golkar lantaran adanya intervensi dari pemerintahan. Bahlil menyebut dukungan yang didapat dari mayoritas jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sehingga dapat lolos verifikasi sebagai calon ketua umum.

"Intervensi pemerintah, intervensi yang mana?" kata Bahlil usai ditetapkan menjadi ketum Golkar di Munas XI, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Bahlil mengungkit ketum-ketum partai pendahulu yang juga memiliki kedekatan dengan pemerintah saat terpilih menjadi ketum Golkar. Dia heran jika ada isu intervensi pemerintah di balik terpilihnya menjadi ketum Golkar.

"Masa dulu calon-calon ketua umum Golkar yang sudah jadi, dari Pak JK sampai Airlangga, nggak ada tuh istilah itu. Tapi kami kebetulan saya jadi menteri kemudian dibilangin intervensi, nggak ada itu intervensi. Jadi nggak ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri ESDM itu menerangkan dirinya memang berkomunikasi dengan jajaran DPD. Namun dia menepis apabila komunikasi tersebut dianggap domplengan pemerintah.

"Kalau dibilang ada intervensi dari pemerintah, nggak ada itu. Saya nggak pernah diintervensi dan DPD II tidak pernah ditelepon, siapa yang mau telepon mereka, kalau saya telepon, iya, iya namanya saya cari suara, gimana nggak nelepon," katanya.

"Masa saya menteri nelepon mau cari suara dibilang intervensi dari atasan saya, kan nggak ada urusan, ya, Pak, ya," lanjut dia.