.webp)
KPU RI menggelar uji publik rancangan PKPU untuk perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan. Dalam pembahasannya, KPU mengakui distribusi logistik masih jadi tantangan jelang Pilkada serentak 2024.
"Sebenarnya, logistik ini tantangan sebenarnya adalah di aspek distribusi. Seperti diketahui kemarin hampir 800.000 TPS di hari yang sama harus tiba tepat waktu dengan situasi dan kondisi geografis yang sangat beragam," kata Anggota KPU, Yulianto Sudrajat di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).
Yulianto menjelaskan KPU akan kembali berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk pengamanan pendistribusian. Termasuk juga dengan pihak BMKG untuk antisipasi cuaca lantaran Pilkada yang bakal berlangsung bulan November atau saat musim penghujan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan bekerja sama penuh dengan jajaran TNI dan Polri seperti di pemilu 2024 agar mendapatkan dukungan di daerah-daerah terpencil seperti di daerah yang aksesnya sulit dijangkau," jelas Yulianto.
"Nah ini apalagi November, kami juga koordinasi dengan BMKG, sejauh mana tingkat cuaca dan kami akan bantu teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota," sambungnya.
Selain itu, dia juga menjelaskan uji publik ini memang sengaja dilakukan lebih cepat. Tujuannya, agar PKPU ini dapat segera diserahkan ke Komisi II DPR RI untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP).
"Ini beberapa variasi dan tantangan logistik dan berdasarkan nanti evaluasi dan pertimbangan waktu, hari ini kita mempercepat uji publik agar PKPU setelah ini kami kirim ke Komisi II DPR untuk mendapatkan persetujuan di RDP," terangnya.
Lihat juga Video 'KPU DKI Pastikan Tak Ada Joki Pantarlih saat Pencocokan Data Pemilih':
