.webp)
KPU RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota KPU Daerah, LSM dan DKPP. Diskusi itu dilakukan terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/Hum/2024 atau Batas Usia Calon Kepala Daerah.
FGD dihadiri langsung oleh Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Komisioner KPU RI Idham Holik, dan Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos. Acara itu dilaksanakan di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan pada Senin (8/7/2024).
Dalam kesempatannya Idham mengatakan KPU masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) soal pelantikan calon kepala daerah hasil Pilkada 2024. Sebab jadwal pelantikan berkaitan dengan syarat usia Calon Kepala Daerah (Cakada) mendaftar diri ke KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaannya kapan sebenarnya pelantikan ini? Kita tunggu saja kapan perpresnya terbit, karena peraturannya pasal 165 UU 10/2016 menegaskan demikian, bahwa tata cara dan jadwal pelantikan serentak diatur Peraturan Presiden. Dan kami sudah 2 kali melakukan rapat kordinasi dengan Kemendagri," jelas Idham.
"Saya yakin kita semua sudah membaca dengan baik amar putusan MA Nomor 23 yang kemarin. Hari ini KPU sudah mengundangkan amanat tersebut ke dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 khusunya Pasal 15. Dengan amar putusan tersebut kami undangkan dalam Peraturan KPU, maka dengan demikian syarat batas usia minimal syarat bakal pasangan calon kepala daerah dan wakilnya akan terhitung sejak pelantikan," sambungnya.
Sebelum diubahnya aturan tersebut, syarat usai calon kepala daerah ditetapkan sejak penetapan. Pembahasan aturan baru ini, kata Idham juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Kami sudah dua kali adakan rapat koordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk responsif kami," ungkapnya.
(bel/idn)
