.webp)
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan tidak setuju dengan wacana presiden dipilih MPR RI. Perludem menilai sistem ketatanegaraan Indonesia terkait demokrasi dan pemilu saat ini sudah baik meski masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi.
"Meski masih ada sejumlah kekurangan yang menuntut perbaikan, namun, yang harus dilakukan adalah upaya serius untuk meningkatkan derajat keterwakilan, kualitas, dan efektivitasnya. Bukan malah mundur ke belakang dengan mencabut hak rakyat untuk terlibat memilih langsung pemimpinnya," ujar Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini saat dihubungi, Jumat (7/6/2024).
Menurut Titi, sejak 2004 sampai 2024, dengan lima kali penyelenggaraan pilpres, masyarakat makin mampu beradaptasi dengan prosesnya secara baik. Dia mengatakan pemilih Pilpres lebih antusias dan memiliki keterhubungan yang cukup kuat dengan para kandidat dan isu yang dibawa para capres-cawapres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa dikatakan, justru pilpres adalah pemilihan yang secara teknis paling sedikit masalahnya dibanding jenis pemilu yang lain," katanya.
Dia menilai jika diperlukan evaluasi maka evaluasi bagian proses pencalonannya. Bukan malah membuat Pilpres dipilih oleh MPR.
"Kalaupun harus dilakukan penyempurnaan justru terletak pada perbaikan proses pencalonan yang mestinya lebih inklusif dalam menawarkan keragaman pilihan politik. Serta penguatan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran," tuturnya.
Titi menilai jika presiden dipilih oleh MPR maka suara rakyat akan terdistorsi. Rakyat akan dipaksa mentaati kehendak MPR seperti orde baru.
"Kalau pemilihan dilakukan tidak langsung melalui MPR besar kemungkinan suara rakyat akan terdistorsi dan terjadi keterputusan aspirasi antara suara elite di MPR dengan apa yang menjadi kehendak rakyat seperti yang terjadi selama era orde baru," jelasnya.
Oleh karena itu, wacana tersebut dinilainya sebagai kemunduran demokrasi.
"Dampak lainnya, partisipasi politik akan melemah dan kebijakan yang elitis akan semakin mudah dibuat akibat kontrol masyarakat yang tidak kuat. Bukan tidak mungkin hal itu justru bisa menimbulkan ketidakpuasan publik yang berujung pada konflik dan instabilitas. Jadi kelas pilpres oleh MPR adalah gagasan yang mengandung kemunduran bagi praktik demokrasi Indonesia ketimbang manfaat yang akan dirasakan," imbuhnya.
Meski begitu, dia tetap mendukung jika ada evaluasi Pemilu. Dia mengatakan hal yang sangat diperlukan evaluasi adalah pemilihan anggota DPR dan DPRD yang saat ini, katanya, kental dengan money politics.
"Justru kalau serius mau memperbaiki, maka evaluasi dan perbaiki sistem pemilu DPR dan DPRD yang faktanya paling banyak menimbulkan karut marut di lapangan baik akibat masalah tata kelola teknis oleh penyelenggara ataupun masifnya politik uang yang dilakukan peserta pemilihan," katanya.
Selanjutnya usulan Perludem terkait Pemilu
Lihat juga Video: Amien Rais Singgung Perusak Demokrasi: Goodbye Sir, Biar Prabowo Ambil Alih
