.webp)
Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat sejumlah kebijakan kontroversial saat masa transisi dengan pemerintahan yang baru. Andreas menilai sejumlah kebijakan ini dapat menyulitkan pemerintahan yang baru.
"Seharusnya setelah keputusan MK, secara politik pemerintahan Jokowi otomatis memasuki massa transisi, sehingga Presiden existing seharusnya hanya berfungsi; pertama menyelesaikan program pemerintahan yang berjalan. Kedua, mempersiapkan secara baik transisi pemerintahan yang berikut, sehingga pemerintahan yang akan datang bisa langsung 'running well'. Tetapi nampaknya ini tidak terjadi saat ini," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).
Anggota Komisi X DPR RI ini menyoroti kebijakan UKT dan Tapera yang menyedot perhatian masyarakat. Dua kebijakan ini dinilai dapat menyulitkan pemerintahan baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintahan ini malah membuat banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang justru bisa menyulitkan pemerintahan yang akan datang. Dua kebijakan terakhir menyangkut uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa di bidang pendidikan tinggi, dan yang terakhir soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," ujarnya.
"Kedua kebijakan ini langsung menyentuh pada rakyat sehingga tidak heran kalau menimbulkan reaksi kontra yang 'memanas' di masyarakat, sambungnya.
Tak hanya kebijakan dari pemerintah, di Senayan sebutan untuk DPR, ada sejumlah revisi UU yang dinilai kontroversial. Revisi UU pada masa transisi dinilai bisa menyulitkan pemerintahan yang baru.
"Di samping itu masih ada beberapa kebijakan legislasi yang kontroversial seperti revisi UU Kementerian Negara, revisi UU MK menyangkut usia hakim MK, revisi UU Penyiaran, revisi UU TNI dan Polri, juga keputusan MA soal batas usia 30 tahun bagi calon pada saat dilantik yang juga sangat kontroversial," ucapnya.
Oleh sebab itu, Andreas menilai seharusnya kebijakan dan revisi UU tak dilakukan pada masa transisi. Andreas mempertanyakan pemerintahan yang masih berjalan.
"Kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya ini berlangsung dalam masa transisi, yang sebenarnya tidak sangat urgent diputuskan pada massa transisi, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan pemerintahan ini? Mudah-mudahan ini tidak meninggalkan 'bom waktu' pemerintahan yang akan dating," imbuhnya.
(rfs/imk)
