.webp)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Ia menyebut penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun sekali nyatanya masih membuat masyarakat Indonesia was-was.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet dalam acara 'Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA)'. Ia mengulas Pilkada 5 tahun lalu menciptakan julukan yang membenturkan ras dan agama.
"Masih ingat nggak 5 tahun lalu ada kadrun, kampret, cebong, inikan istilah-istilah yang membenturkan ras dan agama di antara kita. Kadrun itu kadal gurun, saya nggak tahu artinya cebong, saya kira intinya mengadu domba sesama anak bangsa kita," ujar Bamsoet dalam sambutannya di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet menyebut ancaman seperti itu harus diwaspadai masyarakat untuk Pilkada mendatang. Ia menyebut saat ini sudah ada anggapan calon pemimpin di daerah harus berasal dari wilayah asal.
"Sudah mulai harus asli daerah, padahal kita NKRI 'harus anak asli daerah' sudah mulai begitu. Nah, ini bahaya ini kita akan kembali lagi kepada Jong Java, Jong Ambon, padahal kita sudah berikrar NKRI," ungkapnya.
Ia mengatakan setiap lima tahun masyarakat was-was lantaran demokrasi yang disebutnya mengikuti ala barat. Ia juga menyinggung demokrasi NPWP atau nomor piro wani piro.
"Di mana kita tiap 5 tahun selalu was-was, kita tiap 5 tahun selalu bertikai, padahal kita punya sistem demokrasi yang diwariskan oleh bapak bangsa kita, yaitu musyawarah mufakat. Demokrasi pancasila, demokrasi yang memang dari jati diri bangsa kita," ujar Bamsoet.
"Tapi kita telah memilih demokrasi yang ala barat yang sebetulnya kita belum mampu karena pendapatan perkapitanya masih rendah, pendidikan rakyat kita masih rendah, literasi politik rakyat kita masih rendah sehingga yang terjadi hari ini adalah politik pembiayaan tinggi. NPWP, nomor piro wani piro," lanjut Bamsoet yang direspons tawa oleh peserta diskusi.
