Rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP ke-5 memasuki hari terakhir. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan sejumlah pesan hingga sorotan dalam pidatonya selama 2 hari rakernas PDIP kemarin.
Rakernas PDIP digelar selama 3 hari, mulai dari Jumat (24/5) lalu hingga hari ini, Minggu (26/5/2024). Adapun, tema Rakernas V PDIP adalah 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang' dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya'
Selama 2 hari Rakernas PDIP, Megawati selalu memberikan arahan kepada jajaran kadernya. Sejumlah pesan hingga sorotan pun disampaikan Megawati lewat pidatonya terkait kondisi bangsa Indonesia sejauh ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini pesan hingga sorotan dari Megawati:
Tak Ada Oposisi dan Koalisi
Dalam pidatonya di hari pertama, Megawati sempat bicara terkait oposisi dan koalisi. Dia mengatakan Indonesia menganut sistem presidensial. Oleh sebab itu, Megawati menyebut tidak ada oposisi dan koalisi.
Megawati mulanya menyapa para Ketua Umum Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Tentu yang ingin kami sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih, sayangnya Pak Mardiono tak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi Wakil Ketum, lalu Bapak Oesman Sapta Ketum Hanura, Bapak Hary Tanoesoedibjo Ketum Perindo," kata Megawati.
Megawati lalu menceritakan awal pertemuan ketiga partai tersebut dengan PDIP saat akan bekerjasama di Pilpres 2024. Megawati mengatakan jika dirinya tidak bisa berkoalisi, tetapi hanya bekerjasama.
"Lalu saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga minta kepada saya, kalau kami, yang lucu bilangnya gini, 'ibu kalau kami koalisi tidak bisa', saya langsung bilang begitu," ujarnya.
Megawati menuturkan sistem negara Indonesia ialah presidensial, bukan parlementer. Maka, kata dia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi.
"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di stretching bahwa banyak sekali mereka yang salah, karena dalam sistem ketetangeraan kita boleh tanya Pak Mahfud, sistem kita presidensial," jelas dia.
"Jadi bukan parlementer, jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi, jadi memang agak susah, sebetulnya karena kalau tidak ikut, lalu apa ya? Jadi saya bukan kepada mereka bertiga, kerja sama karena memang begitulah tidak bisa koalisi, karena kita nanti sistemnya parlementer," sambungnya.
Simak pesan dan sorotan Megawati lainnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Megawati Kritik Revisi UU Penyiaran, Puan Bilang Begini
Sentil MK
Dalam kesempatan itu, Megawati juga sempat menyentil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara bernomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Megawati mengatakan hal tersebut sudah mematikan moral dan etika.
"Nih Mahkamah Konstitusi (MK) juga sama karena apa, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hari nurani hingga tumpang tindih kewenangannya," kata Megawati.
Megawati mengatakan semestinya untuk menyetujui suatu produk legislasi tutur berada di tangan DPR RI. "Dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi," tutur Megawati.
"Dengan demikian setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI bukan melalui judisial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini Ketum partai loh yang ngomong, bukan Ibu Mega secara pribadi loh" sambungnya.
Ia menyebut dalam ranah tersebut mestinya MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji. Megawati lantas mengulas balik tujuan dari MK yang didirikan saat ia memimpin Indonesia.
"Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, MK itu ya saya yang mendirikan loh," ucap Mega.
"Coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik, waktu saya presiden banyak loh, nanti kalau saya benerin semua nanti ada yang bilang 'Ibu Mega sombong banget' nggak," ujarnya.
Sikap PDIP ke Depan
Kemudian, Megawati juga bicara terkait sikap politik PDIP ke depan. Mega menyinggung pentingnya check and balances.
"Dalam menyikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang," ujarnya.
Megawati mengaku memahami bahwa politik mengandung esensi untuk mendapatkan kekuasaan. Namun ia menilai, strategi dan cara untuk mendapatkannya lah yang berbda.
"Namun kita juga tidak menafikan, bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya," ujar Mega.
Terkait sikap PDI Perjuangan pada pemerintah ke depan, Mega mengaku situasi perlu dicermati dengan seksama. Ia mengatakan PDI Perjuangan perlu mendengarkan suara akar rumput.
"Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah ke depan, tentu perlu dicermati dengan seksama, partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak sampai yang sayup-sayup dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian dari pada skala prioritas kita di rakernas kita," tuturnya.
Simak sorotan dan pesan Megawati lainnya di halaman selanjutnya.
Kader Diminta Tak Pantang Mundur
Megawati meminta para kader untuk terus maju dan pantang mundur. Megawati mempersilakan kader yang tidak setuju dengan arahannya untuk keluar.
"Mungkin dipikir, 'Ibu tuh apa sih, pakai sanskret, sanskret'. Ini saya belajar sejarah loh, saya dapat spirit ini, itu ketika Raden Wijaya sedang di-'kuyo-kuyo' pada akhir abad ke 13, ternyata wejangan itu diberikan oleh seseorang, kamu jangan putus asa," kata Megawati.
Megawati menyampaikan Presiden Soekarno pun telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki kesabaran revolusioner. Dia lalu mengingatkan para kader untuk terus bergerak.
"Bung Karno mengatakan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya namanya kesabaran revolusioner, bahwa kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid, bergerak, terus-terus maju, terus maju terus tidak pantang mundur," ujarnya.
"Untuk apa? Mencapai kemenangan. Untuk apa? Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya, itulah tugas dari partai kita, PDIP, saudara-saudara," sambung dia.
Goda Puan Jadi Ketum PDIP
Di sela pidatonya, Megawati juga ternyata sempat berseloroh menyinggung soal kursi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP). Megawati sempat menyampaikan ke Puan Maharani 'gantian jadi Ketum'.
Momen itu diucapkan Megawati dalam Rakernas PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Puan awalnya menyapa para peserta Rakernas V yang hadir, termasuk Puan selaku Ketua DPP yang juga Ketua DPR RI.
"Terus kalau di kita ada Mbak Puan," kata Megawati mengawali sapaannya ke kader internal.
Megawati kemudian menyinggung Puan selaku Ketua DPR yang kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Megawati lantas bercanda kalau dirinya juga ingin menjadi Ketua DPR, lalu Puan menggantikan ibundanya itu sebagai Ketum PDIP.
"Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan apa, sebagai Ketua DPR, 'Wah pergi ke luar negeri terus'," ungkap Megawati diiringi tawa para peserta.
"Tapi itu kerja, lho, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin itu di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko, jadi terus saya bilang, 'Gantianlah sama saya, saya deh yang jadi anggota eh Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum' ha-ha-ha," imbuhnya Megawati.
Biaya Pendidikan Mahal
Tak hanya itu, Megawati juga menyoroti terkait biaya pendidikan yang semakin mahal. Megawati mengatakan pendidikan harus terjangkau sebab penting untuk regenerasi.
"Urusan pendidikan sekarang saya aja ngelihat korannya aja pusing. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi," ujar Megawati di Rakernas PDIP ke-V di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).
"Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai," tambahnya.
Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk bergerak hatinya. Dia juga berbicara negara yang terus berupaya melakukan reformasi.
"Masak nggak terbakar ya? Kalau ngomong kayak gini ini kayaknya hanya halah ibu ngomong begitu doang, nggak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat," katanya.
"Kok sekarang keadaannya baru mau 79 tahun merdeka keadaannya baru yang namanya reformasi aja apakah harus ada re re re re reformasi hayo, jawab, gimana sih, apa yang kalian pikirkan? Gitu lho," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Menteri Jadi Rebutan
Megawati juga sempat menyampaikan sorotannya terkait jabatan menteri yang menjadi rebutan oleh banyak pihak. Megawati menyebut ada kepentingan dari satu pihak ke pihak lain terkait hal ini.
"Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik, begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar nih, sekarang ini sudah mulai woah... pada rebutan deh," ujar Megawati dalam pidato politiknya.
Ia mengatakan saat menghadapi krisis dari segala bidang, dirinya justru lebih memilih untuk merampingkan jumlah menteri di kabinet. Sikap itu diambil sebagai bentuk profesionalitas.
"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet. Kabinetnya yang profesional," ujar Megawati.
Singgung Utang RI
Berkaitan dengan menteri, Megawati juga turut menyinggung utang Indonesia. Menurutnya, merampingkan kabinet di kepemimpinan dahulu mampu mengatasi krisis yang terjadi tapi saat ini utang Indonesia kian lama justru naik.
"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh utang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," kata Megawati.
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara mbayar e? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," pungkasnya.
Soroti Revisi UU Penyiaran
Dalam pidatonya, Megawati juga sempat menyoroti terkait Revisi UU Penyiaran yang masih bergulir di DPR RI. Megawati bertanya-tanya mengapa ada larangan terhadap jurnalisme investigasi di sana.
"Ada pelarangan produk jurnalistik investigasi, dalam Undang-Undang Penyiaran. Lho, untuk apa ada media?" ujar Megawati.
Megawati mengatakan mengapa apa pelarangan terhadap produk jurnalistik investigasi. Padahal, lanjutnya, wartawan yang mendapatkan informasi langsung turun ke lapangan.
"Makanya saya selalu mengatakan, ey, kamu tuh ada Dewan Pers loh, lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik, lah kok nggak boleh ya investigasinya? Loh, itu kan artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah loh," ujar Megawati.
(maa/imk)