.webp)
Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat acara Rakernas PDIP ke-5 di Ancol, Jakarta Utara. Megawati menyapaikan sejumlah hal dalam pidatonya itu.
Sejumlah hal yang disampaikan yakni terkait tak ada oposisi dan koalisi hingga minta kader tak pantang mundur. Dia juga menyampaikan bagaiana sikap politik PDIP ke depan.
Berikut poin-poin pidato Megawati di Rakernas PDIP:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak Ada Oposisi dan Koalisi
Megawati mengatakan Indonesia menganut sistem presidensial. Oleh sebab itu, Megawati menyebut tidak ada oposisi dan koalisi.
Megawati mulanya menyapa para Ketua Umum Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Tentu yang ingin kami sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih, sayangnya Pak Mardiono tak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi Wakil Ketum, lalu Bapak Oesman Sapta Ketum Hanura, Bapak Hary Tanoesoedibjo Ketum Perindo," kata Megawati.
Megawati lalu menceritakan awal pertemuan ketiga partai tersebut dengan PDIP saat akan bekerjasama di Pilpres 2024. Megawati mengatakan jika dirinya tidak bisa berkoalisi, tetapi hanya bekerjasama.
"Lalu saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga minta kepada saya, kalau kami, yang lucu bilangnya gini, 'ibu kalau kami koalisi tidak bisa', saya langsung bilang begitu," ujarnya.
Megawati menuturkan sistem negara Indonesia ialah presidensial, bukan parlementer. Maka, kata dia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi.
"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di stretching bahwa banyak sekali mereka yang salah, karena dalam sistem ketetangeraan kita boleh tanya Pak Mahfud, sistem kita presidensial," jelas dia.
"Jadi bukan parlementer, jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi, jadi memang agak susah, sebetulnya karena kalau tidak ikut, lalu apa ya? Jadi saya bukan kepada mereka bertiga, kerja sama karena memang begitulah tidak bisa koalisi, karena kita nanti sistemnya parlementer," sambungnya.
Megawati lantas meminta kepada semua pihak untuk memberikan pelajaran jika sistem kenegaraan ialah presidensial. Hal itulah, kata Megawati, yang ingin dia beri pembelajaran untuk ketiga partai tersebut.
"Beliau bertiga dan setelah pemilu pileg presiden beliau juga bertiga mengatakan kepada saya karena saya juga bertanya bahwa pileg pilpres sudah dinyatakan selesai tapi saya ingin sampaikan bapak bertiga gimana?" ujarnya.
Megawati menyampaikan ketiga partai tersebut pun ingin bersama dengan PDIP, meski pemilu telah usai. Megawati mengucapkan terima kasihnya.
"Saya mau ikut terus sama PDIP', untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, krna sebetulnya harusnya begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini," tuturnya.
Sentil MK
Dalam kesempatan itu, Megawati sempat menyentil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara bernomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Megawati mengatakan hal tersebut sudah mematikan moral dan etika.
"Nih Mahkamah Konstitusi (MK) juga sama karena apa, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hari nurani hingga tumpang tindih kewenangannya," kata Megawati.
Megawati mengatakan semestinya untuk menyetujui suatu produk legislasi tutur berada di tangan DPR RI. "Dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi," tutur Megawati.
"Dengan demikian setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI bukan melalui judisial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini Ketum partai loh yang ngomong, bukan Ibu Mega secara pribadi loh" sambungnya.
Ia menyebut dalam ranah tersebut mestinya MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji. Megawati lantas mengulas balik tujuan dari MK yang didirikan saat ia memimpin Indonesia.
"Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, MK itu ya saya yang mendirikan loh," ucap Mega.
"Coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik, waktu saya presiden banyak loh, nanti kalau saya benerin semua nanti ada yang bilang 'Ibu Mega sombong banget' nggak," ujarnya.
Megawati mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya diisi oleh hakim-hakim yang berwibawa dan memiliki sikap kewarganegaraan. Hal ini yang mendasari dirinya mendidikan MK di dekat wilayah Presiden RI yang disebut dengan Ring 1.
"Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa, hakim-hakimnya mesti punya karakter kewarganegaraan sehingga mampu mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di kedaulatan, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana," imbuhnya.
Simak Video 'Sorotan Megawati soal Polemik UKT Mahal':
Sikap PDIP ke Depan
Megawati bicara mengenai sikap PDI Perjuangan dalam politik dan pemerintahan ke depan. Mega mengatakan pihaknya menempatkan pentingnya check and balances.
"Dalam menyikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang," ujarnya.
Megawati mengaku memahami bahwa politik mengandung esensi untuk mendapatkan kekuasaan. Namun ia menilai, strategi dan cara untuk mendapatkannya lah yang berbda.
"Namun kita juga tidak menafikan, bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya," ujar Mega.
Mega mengatakan ke depan demokrasi semakin memerlukan penopang yang kuat bagi masyarakat sipil. Ia juga menilai demokrasi memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga.
"Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, bebas tapi terukur. Bukannya bebas liberalism, tapi bebas terukur termaktub dalam pancasila," kata Mega.
"Dan mengabdi pada upaya yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan terlembaga, serta sistim hukum yang benar benar berkeadilan," sambungnya.
Terkait sikap PDI Perjuangan pada pemerintah ke depan, Mega mengaku situasi perlu dicermati dengan seksama. Ia mengatakan PDI Perjuangan perlu mendengarkan suara akar rumput.
"Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah ke depan, tentu perlu dicermati dengan seksama, partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak sampai yang sayup-sayup dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian dari pada skala prioritas kita di rakernas kita," tuturnya.
Minta Kader Tak Pantang Mundur
Megawati meminta para kader untuk terus maju dan pantang mundur. Megawati mempersilakan kader yang tidak setuju dengan arahannya untuk keluar.
"Mungkin dipikir, 'Ibu tuh apa sih, pakai sanskret, sanskret'. Ini saya belajar sejarah loh, saya dapat spirit ini, itu ketika Raden Wijaya sedang di-'kuyo-kuyo' pada akhir abad ke 13, ternyata wejangan itu diberikan oleh seseorang, kamu jangan putus asa," kata Megawati.
Megawati menyampaikan Presiden Soekarno pun telah mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki kesabaran revolusioner. Dia lalu mengingatkan para kader untuk terus bergerak.
"Bung Karno mengatakan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya namanya kesabaran revolusioner, bahwa kita terus bergerak, bergerak, solid bergerak, solid, bergerak, terus-terus maju, terus maju terus tidak pantang mundur," ujarnya.
"Untuk apa? Mencapai kemenangan. Untuk apa? Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya, itulah tugas dari partai kita, PDIP, saudara-saudara," sambung dia.
Megawati lantas meminta para kader yang tak setuju dengan arahannya untuk angkat tangan. Para kader pun kompak teriak setuju.
"Siapa tidak setuju angkat tangan?" tanya Megawati.
"Eh kan, selalu separuh-separuh, siapa tidak setuju angkat tangan," sambung dia.
"Setuju," teriak kader.
Megawati meminta para kader keluar jika tidak setuju dengannya. Sebab, kata dia, PDIP merupakan partai yang memiliki keteguhan.
"Apa artinya? Sebagai ketua umum di sini saya mengatakan keluar kamu, tidak perlu ikut dengan partai kami. Karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa," tuturnya.
"Siapa nggak mau ikut? Iyalah, udahlah nggak usah zona nyaman, zona nyaman melulu," imbuh dia.
(dek/dek)
