.webp)
Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat acara Rakernas PDIP ke-5 di Ancol, Jakarta Utara. Megawati menyapaikan sejumlah hal dalam pidatonya itu.
Sejumlah hal yang disampaikan yakni terkait tak ada oposisi dan koalisi hingga minta kader tak pantang mundur. Dia juga menyampaikan bagaiana sikap politik PDIP ke depan.
Berikut poin-poin pidato Megawati di Rakernas PDIP:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak Ada Oposisi dan Koalisi
Megawati mengatakan Indonesia menganut sistem presidensial. Oleh sebab itu, Megawati menyebut tidak ada oposisi dan koalisi.
Megawati mulanya menyapa para Ketua Umum Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Tentu yang ingin kami sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih, sayangnya Pak Mardiono tak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi Wakil Ketum, lalu Bapak Oesman Sapta Ketum Hanura, Bapak Hary Tanoesoedibjo Ketum Perindo," kata Megawati.
Megawati lalu menceritakan awal pertemuan ketiga partai tersebut dengan PDIP saat akan bekerjasama di Pilpres 2024. Megawati mengatakan jika dirinya tidak bisa berkoalisi, tetapi hanya bekerjasama.
"Lalu saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga minta kepada saya, kalau kami, yang lucu bilangnya gini, 'ibu kalau kami koalisi tidak bisa', saya langsung bilang begitu," ujarnya.
Megawati menuturkan sistem negara Indonesia ialah presidensial, bukan parlementer. Maka, kata dia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi.
"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di stretching bahwa banyak sekali mereka yang salah, karena dalam sistem ketetangeraan kita boleh tanya Pak Mahfud, sistem kita presidensial," jelas dia.
"Jadi bukan parlementer, jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi, jadi memang agak susah, sebetulnya karena kalau tidak ikut, lalu apa ya? Jadi saya bukan kepada mereka bertiga, kerja sama karena memang begitulah tidak bisa koalisi, karena kita nanti sistemnya parlementer," sambungnya.
Megawati lantas meminta kepada semua pihak untuk memberikan pelajaran jika sistem kenegaraan ialah presidensial. Hal itulah, kata Megawati, yang ingin dia beri pembelajaran untuk ketiga partai tersebut.
"Beliau bertiga dan setelah pemilu pileg presiden beliau juga bertiga mengatakan kepada saya karena saya juga bertanya bahwa pileg pilpres sudah dinyatakan selesai tapi saya ingin sampaikan bapak bertiga gimana?" ujarnya.
Megawati menyampaikan ketiga partai tersebut pun ingin bersama dengan PDIP, meski pemilu telah usai. Megawati mengucapkan terima kasihnya.
"Saya mau ikut terus sama PDIP', untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, krna sebetulnya harusnya begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini," tuturnya.
Sentil MK
Dalam kesempatan itu, Megawati sempat menyentil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara bernomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Megawati mengatakan hal tersebut sudah mematikan moral dan etika.
"Nih Mahkamah Konstitusi (MK) juga sama karena apa, bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati, ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hari nurani hingga tumpang tindih kewenangannya," kata Megawati.
Megawati mengatakan semestinya untuk menyetujui suatu produk legislasi tutur berada di tangan DPR RI. "Dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi," tutur Megawati.
"Dengan demikian setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI bukan melalui judisial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini Ketum partai loh yang ngomong, bukan Ibu Mega secara pribadi loh" sambungnya.
Ia menyebut dalam ranah tersebut mestinya MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji. Megawati lantas mengulas balik tujuan dari MK yang didirikan saat ia memimpin Indonesia.
"Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, MK itu ya saya yang mendirikan loh," ucap Mega.
"Coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik, waktu saya presiden banyak loh, nanti kalau saya benerin semua nanti ada yang bilang 'Ibu Mega sombong banget' nggak," ujarnya.
Megawati mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya diisi oleh hakim-hakim yang berwibawa dan memiliki sikap kewarganegaraan. Hal ini yang mendasari dirinya mendidikan MK di dekat wilayah Presiden RI yang disebut dengan Ring 1.
"Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa, hakim-hakimnya mesti punya karakter kewarganegaraan sehingga mampu mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di kedaulatan, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana," imbuhnya.
Simak Video 'Sorotan Megawati soal Polemik UKT Mahal':
