.webp)
"Partai NasDem itu kan partai terbuka ya, saya kira semua partai terbuka," kata Bestari kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).
Namun, Bestari menyerahkan pilihan politik kepada Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak harus diarahkan untuk bergabung dengan partai mana.
"Itu kan kembali berpulang kepada Pak Jokowi selaku pribadi, untuk membawa hak politiknya ke partai mana. Saya kira Pak Jokowi tidak perlu diajar-ajari akan kemana atau diarahkan kemana, saya meyakini bahwa beliau sebagai tokoh politik nasional akan menemukan jalannya," ucapnya.
Dia meyakini Jokowi dapat menentukan pilihannya sendiri. Terlebih, kata dia, Jokowi dan NasDem memiliki hubungan yang baik.
"Kalau antara Bang Surya dengan Pak Jokowi dari dulu juga sudah mengisyaratkan tuh, jauh hari sebelumnya bahwa di dalam mengelola bangsa ini justru NasDem juga mengundang Pak Jokowi untuk bersama-sama memikirkan langkah apa yang akan diambil," ujarnya.
Meski begitu, Bestari mengatakan Jokowi belum tentu dapat langsung memimpin partai jika bergabung. Sebab, ada aturan-aturan yang harus dilakukan terlebih dulu.
"Bahwa siapa yang akan memimpin dan sebagainya, itu akan ditentukan sesuai anggaran dasar rumah tangga. Mana mungkin bisa kemudian orang datang tiba-tiba memimpin, ah itu agar ngawur, kalau ingin bergabung siapa saja kan pertanyaannya, siapa saja boleh bergabung," imbuhnya.
Sebelumnya, Projo NTB mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin partai politik (parpol) setelah lengser dari kursi presiden. Ketum Projo Budi Arie Setiadi menyarankan agar Jokowi bergabung ke partai yang nasionalis dan kerakyatan.
"Pokoknya parpol yang nasionalis dan kerakyatan sesuai Projo," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Budi menjawab pertanyaan parpol mana yang disarankan untuk Jokowi.
Budi lalu ditanya apakah Golkar merupakan partai yang memenuhi kriteria tersebut. Budi menyebutkan bisa saja NasDem, bisa juga PAN.
Ya apa saja juga bisa. NasDem juga bisa, PAN juga bisa," tutur Budi. Budi menjawab pertanyaan apakah parpol nasionalis dan kerakyatan yang maksud adalah Golkar.
Simak juga 'KPK Panggil Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL Pekan Depan':
(amw/fas)
