.webp)
Gaya hidup anggota KPU disorot anggota DPR. Salah satu anggota KPU disebut gemar berfoya-foya dari menyewa jet pribadi hingga dugem. Cercaan kritik pun dilontarkan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Awalnya kritik ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony. Dia menyoroti gaya hidup anggota KPU yang gemar berfoya-foya. Hal itu disampaikan Riswan dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). Dia mempertanyakan kinerja anggota KPU selama empat tahun terakhir.
"Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini," kata Riswan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tiap minggu mereka ke sini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan," sambung dia.
Menurutnya, anggaran yang terlalu besar membuat gaya hidup anggota KPU pun berubah. Dia lantas mencontohkan gaya hidup anggota KPU seperti tokoh fiksi Don Juan.
"Ini akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp 56 T itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita nggak dengar itu pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya," jelas dia.
"Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaaan kalau nggak mau terbuka kita minta tertutup," imbuhnya.
Penjelasan Ketua KPU
Ketua KPU Hasyim Asy'ari pun menyampaikan jawaban atas kritik ini. Hasyim mengatakan alasan penyewaan private jet semata dalam rangka monitoring logistik Pemilu.
"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh dan yang bertanggungjawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggungjawab?" kata Hasyim kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Hasyim mengatakan penyewaan jet untuk memastikan surat suara terutama formulir dapat terkirim tepat waktu. Ia menyinggung waktu pengadaan logistik hanya 75 hari yang mesti diselesaikan dengan benar.
"Memang untuk memastikan surat suara terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," ujar Hasyim.
"Tahu nggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang nggak spot jantung. Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?" sambungnya.
Legislator Sentil Jawaban Ketua KPU
Sementara itu, anggota Komisi II DPR F-Demokrat Rezka Oktoberia menilai alasan Hasyim mengada-ngada. Dia mempertanyakan urgensi penyewaan private jet ini.
"Monitoring apa yang urgent? Sehingga mesti menggunakan private jet ke Denpasar Bali 10 Januari 2024. Untuk memonitor surat suara terkirim, apa harus pakai private jet? Dengan banyaknya pesawat commercial lainnya yang ada setiap waktu," ujar Rezka kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).
Rezka mengungkit kegiatan Hasyim di Denpasar yakni monitoring gudang logistik dan sortir surat suara Pemilu 2024 di kabupaten Badung serta penyerahan berita acara pinjam pakai gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata dari Kabupaten Badung. Hal ini membuat Rezka menanyakan urgensi sehingga harus menggunakan private jet.
"Apa urgensinya? Dan ini pakai dana anggaran mana? APBN? Kalau iya mata anggaran apa?" ujar Rezka.
Rezka juga menyoroti pernyataan Hasyim yang menyebut penggunaan private jet lantaran hanya memiliki waktu 75 hari untuk pengadaan logistik. Rezka mengatakan dalam rapat DPR, waktu 75 hari telah diperhitungkan sehingga menurutnya hal tersebut bukan menjadi alasan.
"Tidak tepat dan tidak betul itu Ketua KPU menjawab untuk memonitoring ke Bali harus menggunakan private jet dan dikaitkan 75 hari pengadaan logistik. Di rapat maraton saat penyusunan itu, kita sudah hitung semua waktu dan tahapan, mestinya nggak alasan lagi 75 hari itu. Mengada-ada aja Ketua KPU itu," ujarnya.
Dia menyebut tak ada yang urgent dalam hal ini. Pasalnya, menyewa jet pribadi itu untuk ke Bali.
"Tidak ada yang urgent, kalaupun urgent misal mengantar ke daerah pedalaman, karena tidak bisa ditempuh armada biasa. Mungkin bisa kita cek dan dalami. Tapi ini Bali, mana ada daerah pedalaman di Bali. Destinasi wisata yang besar, dan penerbangan untuk ke Bali sangat banyak. Jadi ketua KPU jangan mencari alasan," sambungnya.
Minta KPK Bergerak
Lebih lanjut, Rezka menyinggung mobil dinas para jajaran KPU yang disebutnya lebih dari satu dan rumah dinas yang tidak ditempati. Rezka meminta KPU memberikan penjelasan terkait hal ini.
"Ada point lain dalam raker kemarin yang berkali-kali saya tanya juga tapi tidak bisa di jelaskan oleh Ketua KPU atau komisioner lainnya dan bahkan kesekjenan KPU, yaitu tentang mobil dinas mereka yang diduga lebih dari 1 (ada 3). Juga terkait rumah dinas, mereka tidak tinggal di rumah dinas tapi apartemen di Jl Setiabudi, Kuningan, Jakarta. Mereka tidak bisa jawab, setelah saya minta penjelasan berkali-kali," tuturnya.
Hal ini, menurutnya, penting diketahui agar tidak ada penyalahgunaan anggaran. Rezka juga meminta BPK dan KPK ikut melakukan pengecekan.
"Ini perlu dipertanyakan, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran. Kami DPR harus melakukan fungsi pengawasan. BPK dan KPK harus cek ini, periksa penggunaan anggarannya. Dan mungkin ini juga ada ke daerah lain. Ini juga harus dicek lagi dan kita dalami," ujarnya.
(rdp/rdp)
