.webp)
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja membantah jajarannya membiarkan terjadi serangan fajar menjelang Pemilu 2024. Bagja menegaskan pihaknya telah berupaya untuk melakukan pengawasan.
"Soal ada pembiaran serangan fajar, kami tidak pernah membiarkan serangan fajar," kata Bagja dalam rapat kerja antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
Namun, kata Bagja, ada masalah-masalah yang dialami oleh jajarannya saat melakukan pengawasan. Saat itu, Bagja mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan, akan tetapi begitu kembali ke kantor, hal seperti itu terjadi lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu kami dapat data, ada yang kemudian pemantauan masyarakat, tidak kemudian menyampaikan alat buktinya dan hanya memberikan laporan saja tanpa alat bukti atau foto saja, tanpa bisa dikonfirmasi," jelasnya.
Bagja mengaku pihaknya sulit untuk memproses pemantauan masyarakat itu, jika tidak terdapat alat bukti. Meski begitu, dia menekankan jajarannya tidak pernah membiarkan terjadi serangan fajar.
"Sehingga kemudian untuk masuk penyidikan dari Bawaslu itu 1x24 jam harus ditentukan pelanggaran ini administrasi atau pidana, baru kemudian bisa ditindaklanjuti ke bahasan di Bawaslu untuk melakukan penyelidikan di awal itu. Jadi tidak ada pembiaran serangan fajar Pak, insyaallah demikian," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI F-PPP Syamsurizal menyoroti adanya serangan fajar menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024. Syamsurizal menilai hal itu membuat Pemilu 2024 merupakan Pemilu paling kotor.
Hal itu disampaikan Syamsurizal dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5). Syamsurizal mengatakan banyak pihak memberikan uang di setiap rumah menjelang Pemilu.
"Kita pahami serangan fajar yang terjadi pada pagi itu seperti air bah dan ini adalah pemilu yang paling kotor," kata Syamsurizal.
"Kita liat sendiri, tim kita liat sendiri bagaimana orang-orang mengatakan uangnya, beratus ribu per rumah tangga, bagaimana hal ini? Apakah ada kontrol dari Bawaslu?" sambung dia.
Padahal, kata dia, KPU telah membatasi dana kampanye yang dibolehkan dalam Pemilu hanya Rp 2,5 miliar. Namun, nyatanya, dia mengatakan dana kampanye itu melebihi batasan yang ditetapkan.
Simak Video 'KPK Tanggapi Legislator PDIP yang Usul Money Politics Dilegalkan':
