.webp)
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membalas pernyataan mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, yang menyinggung politik akomodasi terkait isu penambahan kementerian era Prabowo-Gibran. Dasco mempertanyakan apakah politik akomodasi sebagai hal yang salah.
"Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah? Gitu loh," ucap Dasco di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2024).
Dasco menyebut hal itu sepenuhnya merupakan hak pihak yang memenangkan Pilpres 2024. "Itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kemudian kalau ada yang menang dia mau mengakomodasi, kita juga nggak pusing," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar Pranowo sebelumnya merespons wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. Ganjar mengatakan jumlah kementerian telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
"Kalau kementerian negara kan undang-undangnya sudah ada. Tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah adalah menjalankan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
Ganjar menuturkan perubahan jumlah kementerian harus diikuti dengan revisi UU tersebut. Jika tidak, lanjut dia, akan melanggar UU.
Ganjar kemudian menilai banyak alasan yang melatarbelakangi wacana penambahan jumlah pos kementerian itu. Dia pun berbicara soal politik akomodasi.
"Semua alasan sangat mungkin, tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana. Wong udah ada undang-undangnya, kok. Mau apa lagi begitu? Tapi saya paham karena saya politisi sangat paham. Pasti politik akomodasi akan dilakukan," jelasnya.
Lihat juga Video 'Respons Anies hingga Gibran soal Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi':
