Wacana Kementerian Era Prabowo Ditambah, PAN: Bukan Politik Dagang Sapi

Wacana adanya penambahan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran tengah mencuat. PAN mengatakan gagasan itu untuk mengakomodir keberlangsungan kebijakan pemerintahan mendatang.

"Persoalan penambahan jumlah kursi menteri dalam kabinet yang akan datang itu tentu adalah juga bagian yang perlu dipikirkan secara bersama-sama. Kita lihat tantangan Indonesia ke depan kan lebih sulit dibandingkan dengan periode sebelumnya apalagi secara geopolitik persaingan kita di dunia internasional cukup besar," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Rabu (8/5/2024).

Saleh mengatakan tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan akan semakin kompleks. Dia menyinggung makan siang gratis yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran untuk bisa segera terealisasikan ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik.

"Kita tahu ada program yang sudah dijanjikan untuk memberikan makan siang gratis kepada siswa-siswa kita di sekolah dan dibutuhkan tenaga yang secara khusus menangani masalah itu," katanya.

Di satu sisi PAN juga menyadari aturan yang mengatur jumlah nomenlaktur dan menteri di sebuah pemerintahan. Namun, Saleh mengatakan perubahan aturan Undang-Undang itu bukan menjadi hal yang sakral untuk dihindari.

"Dalam hal ini tentu akan ada pertemuan antara DPR dan pemerintah untuk membuat semacam rancangan awal, naskah akademik, terkait adanya kebutuhan untuk perubahan UU itu. Jadi secara politik itu tidak sulit yang penting ada kemauan dari semua elemen yang ada di DPR untuk membantu pemerintah ke depan agar semua kepentingannya bisa terpenuhi," ujar Saleh.

Selain itu Saleh pun membantah wacana penambahan kementerian era Prabowo-Gibran dianggap bentuk politik dagang sapi. Dia mengatakan penilaian itu baru bisa disampaikan ketika melihat deretan pos-pos kementerian yang akan ditambah.

"Saya tidak sependapat kalau dikatakan bahwa penambahan jumlah kursi menteri itu adalah politik dagang sapi. Sebab kita nanti akan lihat posisi-posisi dan juga kursi-kursi apa yang akan ditambah itu dan akan kelihatan betul bahwa kursi-kursi yang akan ditambah itu yang memang betul-betul dibutuhkan oleh pemerintahan ke depan dan diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita," terang Saleh.

"Jadi kalau soal politik dagang sapi itu tidak tepat karena yang politik dagang sapi itu adalah kursi-kursi tersebut memang hanya ditambah untuk dibagi-bagikan," sambungnya.