.webp)
Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menganalisis situasi ekonomi global yang mesti menjadi pertimbangan bagi komposisi kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di pemerintahan selanjutnya. Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menekankan pentingnya menteri mendinamiskan situasi ekonomi global.
Hal itu disampaikan Tauhid dalam acara diskusi publik INDEF bertajuk 'Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif' digelar, Rabu (1/5/2024). Dalam forum itu, hadir narasumber lainnya, yakni Ekonom/Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Imaduddin abdullah; Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad; Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho; Ekonom senior Didik J Rachbini.
"Untuk menyusun arah kebijakan pemerintahan, harus melihat apa yang akan terjadi di depan. Ada beberapa peluang, namun tahun 2025 juga masih ada stagnasi ekonomi global 3,1-3,2%. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju mitra dagang Indonesia juga belum tumbuh signifikan, di mana USA alami penurunan ekonomi. Eskalasi di Timur Tengah masih terus dipantau pengaruhnya terhadap situasi ekonomi global," kata Tauhid.
"Siapa pun yang akan jadi menteri diperkirakan kebingungan, jika tidak bisa mendinamisir situasi ekonomi di tengah suku bunga global yang masih relatif tinggi (The Fed). Itu akan berpengaruh besar terhadap suku bunga dalam negeri dan nilai tukar," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tauhid kemudian menyinggung pertumbuhan tren nikel yang masih menjadi tantangan bagi menteri ekonomi. Menurutnya, nikel masih turun harga.
"Beberapa tren komoditas domestik agak membaik seperti batubara yang alami kenaikan harga, begitu pula minyak sawit, minyak mentah. Tetapi nikel justru turun harga. Hal-hal itu adalah tantangan bagi sosok menteri ekonomi kelak," kata dia.
Di sisi lain, Imaduddin mengungkit indikator ekonomi Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Dia pun menyebut hilirisasi di Indonesia masih mengalami persaingan kuat dari negara-negara maju.
"Di bidang Green Opportunities dan hilirisasi industri, intensitas negara-negara maju untuk mengintervensi sektor industrinya semakin kuat terutama bagi mineral dan produk-produk turunannya. Hilirisasi Indonesia di sektor mineral akan semakin mendapat resistensi dan persaingan semakin kuat dari negara-negara maju. Karenanya, dibutuhkan kabinet yang tidak hanya capable, tapi juga memiliki akuntabilitas dan respon yang kuat," lanjut dia.
Sementara, Andry menyinggung rencana Prabowo-Gibran yang akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Dia menyebutkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan terkait rencana pembentukan lembaga itu.
"Pasangan Prabowo-Gibran akan membuat BPN dengan memecah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan, maka perlu memperhatikan waktu penyesuaian yang harus dilakukan secara cepat, dikelola dan dipimpin secara profesional oleh mereka yang mengerti penerimaan negara, meninjau kembali badan otonom serupa yang saat ini diisi oleh politisi yang sering kali tidak efektif," kata Andry.
Didik J Rachbini mengatakan perilaku politik pemerintahan RI terjebak dalam perilaku budget maximizer akut. Menurutnya, perilaku itu akan berdampak pada situasi demokrasi.
"Perilaku itu sebenarnya wajar jika seorang politisi terpilih maka dia pasti akan memaksimumkan budget dalam menyejahterakan konstituennya, teori rasional choice, ekonomi politik," kata Didik.
"Perilaku budget maximizer akan terjadi pada situasi politik Indonesia yang mengalami backsliding democracy akut. Akibatnya, check and balances lumpuh di masa Jokowi. Apakah situasi itu berlanjut ke depan? Jika koalisi kekuasaan kembali ke angka 80% menguasai parlemen, maka political market tidak akan sehat," lanjut dia.
Simak Video 'Jokowi soal Kabinet Prabowo: Hak Presiden Terpilih, Kalau Usul Boleh':
