.webp)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menyatakan menerima dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Namun, belum disebutkan mengenai posisi berada di dalam atau luar pemerintahan.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menuturkan perihal itu, merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Basarah menyebut, hal itu merupakan salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang akan digelar pada 24, 25, 26 Mei mendatang.
"Di sanalah PDI Perjuangan bersama segenap struktur partai baik DPC (Dewan Pimpinan Cabang) maupun DPD (Dewan Pimpinan Daerah) akan bersidang, akan bermusyawarah melihat ABCD-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia," kata Basarah kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya akan berada atau di luar pemerintahan," jelasnya.
Basarah menyebut partainya sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air. Dia mengklaim partainya memiliki sejarah panjang mengenai itu.
"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," kata Basarah.
Menurutnya, PDIP telah teruji berada di dalam maupun luar pemerintahan. Dia meceritakan upaya partainya yang mampu bertahan ketika banyak menerima intimidasi politik pada masa Orde Baru
"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," tuturnya.
Karena itu, Basarah menyatakan seluruh struktur partai berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun, keputusan akhir penentuan arah politik PDIP merupakan kewenangan ketua umum partai.
"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional," pungkasnya.
