.webp)
Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Hakim konstitusi Daniel Yusmic Foekh mempertanyakan status Airlangga Hartarto sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan kenaikan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Daniel saat sidang sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Daniel diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman kepada empat menteri yang hadir tersebut.
"Kemudian Pak Menko Perekonomian, ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021, ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN," kata Daniel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei, kalau tidak salah 2021 mencapai Rp 172,35 triliun," sambungnya.
Daniel mengatakan jabatan Airlangga itu seolah-olah ada korelasi dengan naiknya suara Partai Golkar yang disinggung oleh hakim konstitusi Arief Hidayat. Daniel meminta Airlangga mengonfirmasi status jabatannya sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak?" tanya Arief.
"Karena tadi apa yang disampaikan yang mulia Prof Arief seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan, mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai saat ini menduduki jabatan tersebut atau tidak?" imbuhnya.
Simak Video: Airlangga: Penetapan Program Perlinsos Dilakukan Secara Transparan
Saksikan Live DetikSore:
(amw/rfs)
