.webp)
Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, menyoroti biaya terkait penggunaan Sirekap di Pemilu 2024. Todung menilai semestinya pihak Institusi Teknologi Bandung (ITB) tak lepas tangan terkait Sirekap usai Pemilu berakhir.
"Saya ingin katakan ya bahwa, sirekap ini kan mahal sekali. Saya tidak tahu biayanya berapa itu. Teman-teman dari ITB punya kewajiban moral untuk tampil menjelaskan mengenai hal ini. Teman-teman ITB tidak boleh lepas tangan soal Sirekap ini," kata Todung dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Todung mengatakan biaya untuk pembuatan Sirekap tak sedikit. Ia menyebut proyek Sirekap terkait dengan integritas Pemilu itu sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi menurut saya sebagai akademisi yang ikut, sebagai vendor ya dalam persoalan sirekap ini mutlak mereka mesti tampil ke depan karena uangnya bukan uang kecil. Ini bukan uang ya untuk proyek sederhana ini proyek yang besar yang menyangkut integritas pemilihan umum itu sendiri," ujarnya.
Todung juga menyoroti Bawaslu yang semestinya tak menganggap suara masyarakat Indonesia tak penting. Todung mengatakan jika dirinya kecewa dengan Bawaslu RI.
"Nah Bawaslu kalau dia tidak bisa fungsional dan tidak bisa efektif menurut saya Bawaslu perlu kita tinjau ulang keberadaannya. Saya mengatakan ini karena kami kecewa dengan Bawaslu dalam banyak hal. Saya kira kita semua punya pengalaman laporan kita tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu," pungkasnya.
Simak Video 'Bantahan ITB Arahkan Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita':
