.webp)
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkap sampai saat ini belum ada instruksi untuk menggulirkan hak angket Pilpres 2024 di DPR. Gerindra dan PKB merespons hal ini. Apa katanya?
Diketahui, wacana hak angket pertama kali diembuskan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sempat menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP.
Puan buka suara soal perkembangan hak angket tersebut usai memimpin rapat paripurna DPR, Kamis (28/3). Puan mengatakan belum ada pergerakan apapun soal hak angket.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum, belum ada pergerakan. Belum ada pergerakan," kata Puan Maharani menjawab pertanyaan soal hak angket.
Mengenai hal ini, Puan memberikan penjelasan soal mekanisme hak angket di UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
"Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat," kata Puan.
Puan menyebut jika memang hak angket adalah jalan terbaik, itu boleh saja dilakukan. Namun, Puan menegaskan sampai saat ini belum ada hak angket terkait pemilu yang bergulir di DPR.
"Kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja. Tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di mana di lapangan," ujar Puan.
Puan lantas menegaskan tidak ada instruksi kepada anggota DPR Fraksi PDIP terkait hak angket. "Nggak ada instruksi," kata Puan singkat.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Habiburokhman Bilang Menyejukkan
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengapresiasi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan belum ada arahan soal hak angket pemilu kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Menurut Habiburokhman, Puan telah bersikap sebagai negarawan.
"Pernyataan tersebut sangat menyejukkan bagi rakyat di akar rumput. Kami sangat mengapresiasi Ibu Puan yang telah bersikap sebagai negarawan sejati," kata Habiburokhman, Jumat (29/3/2024).
Dia menilai, hak angket bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas. Bahkan menciptakan hal buruk terjadi.
"Saat ini hak angket memang bukan prioritas. Bahkan berpotensi memicu kegaduhan yang sangat tidak produktif," katanya.
"Sudah saatnya kita semua move on dari pertikaian Pemilu. Kita harus segera bersatu dan bekerja keras kembali melayani rakyat," lanjutnya.
Habiburokhman pun menyampaikan masa kerja anggota DPR RI periode 2019/2024 tinggal beberapa bulan lagi. Baginya, lebih baik anggota dewan menyelesaikan pekerjaan legislasinya yang belum selesai.
"Sewaktu efektif kerja DPR Periode ini tinggal tiga bulan, baiknya kita manfaatkan untuk menyebut pengesahan beberapa rancangan undang-undang penting yang belum selesai. Antara lain undang undang kitab undang undang hukum acara pidana, undang undang Mahkamah Konstitusi dan lain lain," ujarnya.
Respons PKB simak di halaman berikut
PKB Tunggu Sikap Resmi PDIP
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan masih menunggu sikap resmi dari Fraksi PDIP. Daniel mengatakan semua pihak menunggu sikap PDIP. Terlebih calon presiden (Capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, yang pertama kali mengatakan wacana tersebut.
"Ya masyarakat dan semua pihak menunggu kepemimpinan sahabat PDIP," kata Daniel kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024).
Daniel Johan tidak mengetahui apa langkah yang akan diambil oleh PDIP. Namun, dia menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pernah mengatakan tunggu momentum.
"Tidak paham, tapi Sekjen Mas Hasto, sempat menjelaskan hanya menunggu momentum, jadi kita tunggu saja," katanya.
Soal hak angket Pemilu, PKB mengatakan menunggu sikap dari fraksi lain.
"Kita tunggu fraksi lain sehingga angket menjadi efektif menghasilkan perbaikan, bukan hanya berhasil diajukan tapi tanpa hasil," katanya.
(eva/dwia)
