.webp)
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu dengan metode pos di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasyim menyebut kemungkinan metode pos di Kuala Lumpur tidak akan digunakan lagi untuk pemilu selanjutnya.
"Berdasarkan pengalaman pemungutan suara ulang (PSU) ini, ke depan pemilu di Kuala Lumpur hanya dua metode yang kita gunakan yaitu metode TPS dan metode KSK yang betul-betul bisa kita validasi orangnya ada," kata Hasyim dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara nasional di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
Hasyim mengatakan pihaknya menyoroti dua hal berdasarkan pengalaman PSU di Kuala Lumpur. Di antaranya terkait data pemilih dan metode pos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasyim menilai dinamika warga negara Indonesia (WNI) dalam bermigrasi ke Kuala Lumpur sangat tinggi. Sebab, kata dia, Kuala Lumpur berbatasan langsung dengan Indonesia.
"Oleh karena itu nanti penyediaan sumber data pemilih berdasarkan pemilu 2024 ini untuk Kuala Lumpur jumlah DPT kan 62 ribu sekian, berarti nanti kan mulai dari situ (pemutakhiran data) yang memang valid," ujarnya.
"Kemudian nanti berdasarkan dinamika warga kita paling akhir di Kuala Lumpur misalkan itu berapa nanti kita gabungkan menjadi sumber awal data pemilih sebagai bahan pemutakhiran daftar pemilih di Kuala Lumpur," sambung dia.
Kemudian terkait metode pos, kata Hasyim, metode tersebut memang telah menjadi sorotan sejak Pemilu 2019. Dia menuturkan dengan metode pos banyak kejadian surat suara telah dicoblos pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
"Kemarin 2024, juga demikian, seingat saya ada dua tempat, itu pertama di Kantor Pos Cabang Puchong itu ada satu orang bawa karung yang tulisannya Pos Malaysia isinya surat suara 600 pos, 400 belum dicoblos yang 200 sudah dicoblos," jelasnya.
Hasyim pun mengaku heran dengan kejadian tersebut. Sebab, menurutnya, jika metode pos seharusnya pemilih mengirimkan sendiri surat suara tersebut kepada PPLN.
"Kan jadi aneh ada orang per orang membawa surat suara jumlah karungan itu kan, nanti kemungkinannya ada pihak yang bisa mengakses ke kantor pos mengambil keluar wallahualam dicoblosi sendiri setelah selesai dimasukkan lagi ke kantor pos dan dikirimkan ke PPLN langsung," paparnya.
Berdasarkan hal itu, kata Hasyim, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk metode pos. Dia menuturkan kemungkinan metode pos tidak akan digunakan kembali.
"Alhamdulillah pengalaman Kuala Lumpur jadi pengalaman berharga untuk kita semua dan jadi bahan evaluasi nanti setelah pemilu selesai untuk pelaksanaan pemilu ke depan supaya lebih baik tidak terulang lagi," tuturnya.
(amw/rfs)
