.webp)
Wasekjen Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon menyebut usulan PSI terkait opsi fraksi threshold tidak masuk akal. Jansen menilai jika partai di parlemen tidak memiliki fraksi sendiri akan sulit menjalankan visi-misi partainya.
"Yang paling masuk akal ya syarat dia bisa membentuk satu fraksi sendiri di parlemen, bukan nebeng dengan partai lain ya. Karena bayangkan, partai itu bisa lolos ke Senayan tapi tidak punya fraksi sendiri. Otomatis visi dan misi partainya tetap tidak bisa dijalankan karena duduknya dia numpang sama partai lain atau beberapa partai bergabung namun beda-beda idelogi. Sedangkan banyak keputusan di DPR itu adalah keputusan fraksi," kata Jansen kepada wartawan, Sabtu (2/3/2024).
Jansen mencontohkan jika saat ini di DPR RI ada 11 Komisi. Maka, kata dia, partai yang lolos ke parlemen minimal harus mendapatkan 11 kursi di pemilu agar bisa membentuk fraksi sendiri di parlemen, bukan nebeng dengan partai lain atau 2 sampai 3 partai 'terpaksa' bergabung agar bisa membentuk fraksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Satu fraksi tunggal saja seperti sekarang di mana semua anggotanya berasal dari partai yang sama kadang tidak efektif, apalagi beda-beda partai gitu. Apalagi yang bergabung itu beda ideologi, beda ketum partai dan berbagai perbedaan lainnya," ucap Jansen.
"Jadi menurutku, walau syarat PT dihapuskan atau diturunkan, namun syarat lolos ke parlemen itu harus tetap ada, yaitu: 'jika jumlah kursi yang diperoleh sebuah partai di pemilu minimal sama dengan jumlah komisi yang ada di DPR'. Paling minimal itu aturannya," tambahnya.
Dia menjelaskan syarat bisa membentuk satu fraksi itu minimal partai harus punya satu orang perwakilan di setiap Komisi yang ada di DPR. Menurutnya, akan aneh jika ada fraksi tetapi wakilnya di setiap komisi tidak ada.
"Jika ke depan misal: jumlah komisi yang ada di DPR tambah jadi 12 maka jumlah minimum anggota DPR-nya yang lolos di pemilu ya 12, dan seterusnya. Sebaliknya kalau komisi yang ada di DPR jumlahnya jadi turun buatlah misal jadi 9, maka sebuah partai sudah bisa lolos jika kursi yang diperolehnya di pemilu minimal dapat 9, dan seterusnya," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Simak juga Video: Real Count PSI Belum 4% Meski Diendorse Jokowi, Ini Analisis Bos PPI
Jansen mengajak semua pihak menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen. Namun, kata dia, dengan putusan ini maka niat untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai politik di Indonesia dapat dipastikan gagal.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Grace Natalie awalnya menegaskan PSI bukanlah penggugat syarat ambang batas DPR yang baru-baru ini diputuskan MK. Grace merespons narasi di media sosial yang menarasikan putusan MK ini menguntungkan PSI.
"Yang mengajukan tuntutan kan Perludem. Dan memang upaya ini konsisten dilakukan sudah lama, bukan baru-baru ini," kata Grace saat dikonfirmasi, Jumat (1/3/2024).
Grace menyebut langkah yang dilakukan Perludem sudah tepat agar tak ada lagi suara rakyat yang terbuang imbas aturan PT 4%. Grace menyebut suara partai politik yang tidak lolos parlemen sangat signifikan apabila digabungkan.
"Kami mengapresiasi putusan tersebut dan upaya dari teman-teman Perludem agar tidak ada suara rakyat yang terbuang. Suara partai-partai nonparlemen kalau digabung sangat signifikan mencapai 9,79%," kata Grace.
(fas/dnu)
