.webp)
Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, mengkritik bagi-bagi kursi komisaris BUMN untuk kalangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Haposan mengatakan BUMN sepatutnya netral dari kepentingan Pemilu 2024.
"Bahwa keseluruhan pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dari tingkat tertinggi, seperti menteri, sampai pada tingkat terendah yang menerima upah dari BUMN dimaksud sepatutnya netral dalam Pilpres 2024 karena dapat dipersamakan dengan ASN yang secara teorinya harus neteral," kata Haposan kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).
Haposan mengatakan saat ini kursi komisaris BUMN dijadikan posisi untuk mengarahkan pemilihan terhadap figur tertentu. Dia menyebutkan salah satunya ialah Prabu Revolusi yang sempat bergerak untuk pemenangan Prabowo-Gibran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun faktanya jabatan Komisaris di BUMN telah menjadi ajang untuk mengarahkan (menggerakan) orang untuk memilih calon presiden tertentu, salah satu fakta Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu Revolusi terhitung sejak tanggal 1 Februari 2024 tercatat sebagai komisaris di BUMN tepatnya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)," kata dia.
Haposan mengungkit Prabu sempat terlibat dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud. "Semula Prabu Revolusi terdaftar sebagai tim sukses Ganjar-Mahfud, Namun dia keluar dari TPN untuk jabatan komisaris dimaksud dan beberapa kali terlihat mendampingi cawapres Gibran sebagai cawapres paslon 02," ujarnya.
Haposan meminta Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya dapat menertibkan indikasi keterkaitan BUMN dengan politik praktis. Dia menekankan BUMN merupakan perusahaan yang berkepentingan kepada publik.
"Sepatutnya menteri BUMN harus menertibkan hal-hal sedemikian. Janganlah kiranya BUMN dijadikan sebagai alat untuk membujuk seseorang untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu, semisal sosok Prabu Revolusi keluar dari TPN dihadiahi jabatan komisaris," kata Haposan.
"Kami minta menteri BUMN utuk bertindak adil dan jujur pada dirinya, bila Erick Thohir hendak memberikan jabatan kepada Prabu Revolusi berikan aja jabatan di perusahaan dia atau keluarganya, jangan dibuat BUMN sebagai milik pribadinya," lanjutnya.
Simak juga 'TKN soal Peluang Anak Muda di Kabinet Prabowo: Mudah-mudahan 50:50':
