.webp)
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan Hak Angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Muzani menilai pengajuan hak angket tak perlu dilakukan.
"Ya tentu saja ini kan baru wacana. Jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya Hak Angket," ujar Muzani kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).
Muzani mengatakan pihaknya menghormati usulan tersebut karena merupakan hak konstitusi masing-masing pihak. Namun ia menilai pemilu telah berjalan baik dan damai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua saksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya. Bahwa di sana-sini masih ada kekurangan, itu tidak bisa ditutupi. Tetapi suasananya dianggap ini jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya," kata Muzani.
Dia lalu mempertanyakan tujuan dari hak angket yang diusulkan. Dia kembali menekankan suasana pemilu tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Karena itu, kalau Hak Angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga suasananya dianggap Pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.
Dalam keterangannya, Senin (19/2), menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).
(dwr/aud)
