.webp)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.
Ganjar menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Ia menduga kecurangan terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2). Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar.
Respons Anies
Anies Baswedan menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama.
"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Ia menyebut Koalisi Perubahan akan mendukung gerakan itu.
"Saya memandang, dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ucap Anies.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin, yang juga Ketum PKB, menyatakan kesiapannya. Menurutnya, hal itu adalah komitmen dari tiga partai pengusung.
"Siap, tiga partai solid, bukan hanya PKB," kata Cak Imin.
Simak Video 'Ganjar Usul Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Anies: Kami Siap Bersama':
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
Kata Mendagri
Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Mendagri Tito Karnavian angkat bicara.
"Saya kira ada mekanismenya, untuk hak angket pun ada prosesnya," kata Tito setelah acara Rakernas BNPT 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Tito mengatakan tersebut merupakan hak partai politik ataupun pihak mana pun. Namun dia menyatakan ada proses yang harus dilalui terkait hal angket tersebut.
"Itu ide itu hak daripada partai politik atau siapa pun. Tapi kan ada mekanismenya," ujarnya.
Tito juga berbicara terkait penolakan hasil pemungutan suara pada Pilpres 2024 yang banyak dibicarakan. Dia meminta semua yang merasa keberatan menyampaikannya seusai aturan yang ada.
"Ada bukti, laporkan ke Bawaslu, nggak puas Bawaslu, ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi jalur-jalur resmi itu disampaikan. Gunakan manfaatkan jalur-jalur, itu saya kira," jelasnya.
Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Apa kata Jokowi?
Hal itu sempat ditanyakan ke Jokowi setelah menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2). Jokowi menyebut usulan itu merupakan hak berdemokrasi.
"Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa, kan," kata Jokowi singkat.
NasDem Tunggu Paloh
Bendum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 bisa dilakukan. Namun Sahroni memastikan NasDem menunggu arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Bisa saja hak angket dilakukan. Tapi, kalau untuk NasDem, kita tunggu arahan Ketua Umum (Surya Paloh)," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (20/2).
Sahroni menyebut pihaknya tidak menunggu arahan capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, Surya Paloh-lah yang akan memberi arahan.
"Bagaimana arah selanjutnya, kami kader siap mengikuti perintah dari Ketua Umum, kita nunggu arahan Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum," ujarnya.
Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Surya Paloh. "Sejauh ini belum ada arahan," imbuhnya.
Simak Video 'Ganjar Usul Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Anies: Kami Siap Bersama':
(azh/azh)
