.webp)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Mendagri Tito Karnavian angkat bicara.
"Saya kira ada mekanismenya, untuk hak angket pun ada prosesnya," kata Tito setelah acara Rakernas BNPT 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Tito mengatakan tersebut merupakan hak partai politik ataupun pihak mana pun. Namun dia menyatakan ada proses yang harus dilalui terkait hal angket tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu ide itu hak daripada partai politik atau siapa pun. Tapi kan ada mekanismenya," ujarnya.
Tito juga berbicara terkait penolakan hasil pemungutan suara pada Pilpres 2024 yang banyak dibicarakan. Dia meminta semua yang merasa keberatan menyampaikannya seusai aturan yang ada.
"Ada bukti, laporkan ke Bawaslu, nggak puas Bawaslu, ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi jalur-jalur resmi itu disampaikan. Gunakan manfaatkan jalur-jalur, itu saya kira," jelasnya.
Ganjar Pranowo sebelumnya mendorong partai pengusung menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.
Dalam keterangannya, Senin (19/2), menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).
Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Simak juga Video: Real Count KPU Sudah 72%, Ini Perolehan Suara Anies-Prabowo-Ganjar
