Viral Diduga Politik Uang di Malang untuk Pilih 03, TPN Minta Bawaslu Usut

Viral Diduga Politik Uang di Malang untuk Pilih 03, TPN Minta Bawaslu Usut

Dwi Rahmawati - detikNews
Senin, 12 Feb 2024 16:56 WIB
Ikatan Abang None Jakarta pusat menggelar diskusi bertema Milenial Menolak Berita Palsu Menjelang Pemilu. Diskusi ini menyarankan agar para kawula muda bisa menolak dan memfilter berita palsu. Hadir dalam diskusi adalah Orchida Ramadhania (penulis buku dan artikel) Imam priyono Shafiah f muhibat (peneliti senior CSIS Indonesia) serta Boni Hargens (direktur lembaga pemilih indonesia).
Foto: Imam Priyono (Rengga Sancaya)
Jakarta -

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Imam Priyono, merespons adanya video viral yang diduga sebagai politik uang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Video tersebut berisi rekaman seseorang yang mengaku diberi uang Rp 50 ribu untuk memilih salah satu calon legislatif dari PDIP dan paslon nomor urut 3.

Dilihat pada Senin (12/2/2024) video itu berjudul "Poltik uang oleh Caleg PDIP dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud di Kabupaten Malang". Pengunggah menyertakan rekaman seorang pria yang dinilai sebagai salah satu warga.

"Sore sekitar pukul 16.00, ketua RT 05 RW 09 Dino membagikan sebuah jilbab putih sama centong yang bertuliskan Ganjar dan dia bilang ada tambahannya, ini hanya awal saja," kata salah seorang lelaki dalam rekaman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besoknya sore setelah Maghrib menjelang Isya ketua RT 05 RW 09 Dino Cahyono sama ketua KPPS 25 Ipung sama anggota TPS Tommy itu membagikan surat suara bersama amplop di dalamnya ada yang Rp 50 ribu," sambungnya.

Pembicara yang tidak diketahui identitasnya itu menyebut diarahkan untuk memilih caleg tertentu. Dirinya juga diajak untuk mencoblos pasangan Ganjar dan Mahfud.

ADVERTISEMENT

"Kemudian diarahkan untuk mencoblos Zulham dari PDI nomor urut 3 sama Ganjar- Mahfud," bunyi dalam rekaman itu.

Menanggapi hal tersebut, Jubir TPN Imam, menegaskan jika pihaknya melarang segala bentuk politik uang. Ia meminta Bawaslu untuk mendalami hal itu.

"Tentunya kami melarang terjadinya politik uang dan mendorong demokrasi yang sehat, temuan ini kami persilahkan Bawaslu untuk mendalaminya," kata Imam.

Ia mengapresiasi partisipasi publik dalam mengawal Pemilu 2024. Meski demikian, Imam juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati supaya terhindar dari fitnah.

"Kami mengapresiasi partisipasi publik dalam pemilu. Tapi, kita semua memang perlu teliti sehingga terhindar dari fitnah," pungkasnya.

Simak juga 'Haedar Nashir Ingin Pemilu 2024 Tak Dijadikan Pasar Politik':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/tor)



Hide Ads