Pesiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia juga menyoroti persoalan hingga kecurangan yang terjadi berkaitan dengan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan SBY dalam pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia 5 Tahun Ke Depan' di Avenzel Hotel & Convention Center Cibubur, Rabu (7/2) malam, yang kemudian disebarkan kepada media pada Jumat (9/2/2024).
"Saya mengamati, dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari tiga bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam, apa visi dan misi pasangan capres-cawapres. Apalagi visi dan misi partai-partai politik dan para calon anggota legislatif. Sepertinya, para penyelenggara pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden. Padahal, tanggal 14 Februari ini, rakyat kita juga akan memilih Partai-partai Politik serta memilih anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD untuk masa bakti lima tahun ke depan," kata SBY dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, SBY berharap ke depannya sistem, konsep, dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat capres-cawapres juga perlu diperbaiki, agar rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkrit para capres-cawapres untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia lima tahun ke depan.
"Kita sering mendengar kata-kata 'jangan salah memilih pemimpin'. Semestinya juga 'jangan salah memilih wakil-wakil rakyat di parlemen'. Juga 'jangan salah memilih partai-partai politik'. Ini semua mesti diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata," terangnya.
Selain pelaksanaan kampanye, SBY juga menyoroti keamanan alat peraga kampanye yang digelar di berbagai pelosok Tanah Air.
"Saya kembali bersyukur melihat billboard, baliho dan bendera partai yang dipasang di berbagai tempat yang umumnya tetap terjaga. Tidak terjadi perusakan atau penghilangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi, di sejumlah daerah dan tempat saya menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan APK pemilu tersebut," ujar SBY.
"Ke depan, para pengawas pemilu dan aparat penegak hukum harus bisa melindungi dan mengamankan Alat Peraga Kampanye itu. Berikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua APK milik pasangan capres-cawapres manapun, milik para caleg siapapun dan milik semua partai politik," lanjut dia.
Dalam pidatonya, SBY juga memberikan tanggapan terkait munculnya gerakan dan pernyataan kalangan kampus yang khawatir jika Pemilu 2024 tidak akan berlangsung damai, jujur, dan adil. Menurutnya, menganggap Pilpres 2024 pasti curang juga berlebihan.
"Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak," tutur SBY.
"Oleh karena itu, kembali ke urusan pemilu 2024, kita semua mesti berupaya dan sama-sama memastikan bahwa pilpres kita ini benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Negara beserta segala perangkat dan sumberdaya yang dimilikinya mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia. Negara, utamanya para penyelenggara pemilu, tentu bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu," sambungnya.
Lebih lanjut, SBY mengimbau seluruh elemen negara dan masyarakat untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi. "Negara ini, negara kita semua. Ibarat rumah, ini rumah kita bersama. Demikian juga demokrasi kita. Mari kita cegah agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada hal-hal yang buruk, agar tidak perlu kemudian sejarah yang mengoreksinya," imbuh dia.
(maa/dek)