Atikoh Jelaskan Fungsi KTP Sakti Ganjar-Mahfud di Ponpes Syifaul Qulub

Atikoh Jelaskan Fungsi KTP Sakti Ganjar-Mahfud di Ponpes Syifaul Qulub

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Rabu, 07 Feb 2024 01:39 WIB
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengatakan bahwa saat ini banyak sekali kartu yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Menurutnya, saat pasangan Ganjar-Mahfud Md menjadi presiden dan wakil presiden, seluruh kartu akan diintegrasikan di KTP Sakti.
Siti Atikoh di Ponpes Syifaul Qulub. (Bahtiar/detikcom)
Jakarta -

Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengatakan bahwa saat ini banyak sekali kartu yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Menurutnya, saat pasangan Ganjar-Mahfud Md menjadi presiden dan wakil presiden, seluruh kartu akan diintegrasikan di KTP Sakti.

"Makanya ada KTP Sakti, KTP-nya sama seperti KTP yang saat ini, tetapi datanya data real, kemudian kalau saat ini semuanya memakai kartu ya PKH, KIP, KIS, dan sebagainya masing-masing memiliki kartu. Kalau nanti apabila Ganjar-Mahfud mendapatkan amanat, semua diintegrasikan dalam satu KTP itu," kata Atikoh di Pondok Pesantren Syifaul Qulub di Cinangka, Kabupaten Serang, Selasa (6/2/2024).

Pendataan untuk KTP Sakti juga katanya berdasarkan di tingkat masyarakat paling bawah. Ini juga agar bantuan sosial ke masyarakat bermanfaat dan tepat sasaran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait dengan belum meratanya bansos, belum meratanya program-program yang bermanfaat itu kalau untuk Ganjar-Mahfud, yang pertama tentu saja untuk pendataan, makanya ada KTP Sakti," ujarnya.

Atikoh mengatakan di berbagai daerah, ia berkeliling untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi itu katanya untuk disampaikan ke Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kebanyakan masalah yang muncul di masyarakat yaitu terkait dengan tingginya harga bahan pokok, subsidi pupuk dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

"Yang kaya yang lebih kaya kok malah dapet, datanya tidak terupdate dengan baik, karena misalnya setelah pandemi itu ada perubahan, tetapi ternyata tidak terupdate, kemudian mungkin juga jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang paling banyak dikeluhkan," ujarnya.

Masalah yang lain adalah soal akses pada pekerjaan. Katanya, banyak masyarakat terutama para kaum ibu yang mengeluh soal akses pada pekerjaan anak-anak mereka.

"Banyak keluhan dari ibu-ibu, anak saya itu sudah lulus tapi kok sampai sekarang sulit mendapatkan pekerjaan," ujarnya.

(bri/rfs)



Hide Ads