.webp)
Tiga calon presiden menyampaikan gagasan berbeda soal pembangunan pabrik handphone (HP) dalam negeri. Hal itu disampaikan para capres dalam debat kelima Pilpres 2024.
"Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam, impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp 30 triliun padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?" demikian pertanyaan dari panelis yang dibacakan oleh moderator debat Pilpres, Minggu (4/2/2024).
Anies lalu menjawab pertanyaan tersebut. Dia awalnya bicara gagasan peningkatan kualitas manusia dan inovasi sektor teknologi informasi secara pairing atau berpasangan dengan mendatangkan pakar untuk alih teknologi bersama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga memaparkan perlunya investasi padat karya di sektor teknologi informasi yang didukung dengan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Yang tak kalah penting adalah terkait pembangunan ini adalah perlindungan atas hak intelektual yang nanti akan terkait industri manufaktur terkait di sini," ucapnya.
"Kami memandang investasi padat modal seperti ini, padat karya, akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat," sambung Anies.
Kemudian, giliran Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi. Dia mengatakan perlu kehendak politik jika ingin membangun pabrik yang diperkirakan membutuhkan dana setengah triliun rupiah.
"Kalau memang hanya setengah triliun, perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik. Segera," ujarnya.
Dia juga mengatakan perlu mendidik anak Indonesia di bidang sains, teknologi, engineering dan matematika. Dia juga punya program memberi 10 ribu beasiswa untuk kedokteran dan bidang sains teknologi untuk dikirim ke luar negeri.
"Yang penting kehendak politik, ya bangun pabrik itu," ujarnya.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian mengatakan sebenarnya sudah ada industri swasta yang membuat gawai atau gadget. Dia mengatakan harga barang dari pabrik itu lebih terjangkau dan bisa membantu produsen dalam negeri jika masuk ke ekatalog.
"Kita bisa menugaskan kepada PT LEN kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini, satu komputer, satu laptop maksimum Rp 1 juta," ucapnya.
Dia mengatakan pemerintah harus memberi penugasan yang jelas untuk produksi teknologi industri. Dia mengatakan pemerintah juga bisa menggandeng merek-merek besar untuk membuat pabrik di Indonesia.
"Di India pernah dilakukan, sehingga transformasi pengetahuan, teknologinya bisa dilakukan," ujarnya.
Dia meyakini hal itu dapat membuat Indonesia bisa tidak terlalu tergantung pada impor produk teknologi informasi.
Anies kemudian mendapat giliran untuk menanggapi lagi. Dia mengatakan negara merupakan regulator dalam hal ini.
"Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator, dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN, sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler," ujarnya.
Dia mengatakan bukan negara yang membangun. Negara, katanya, harus menyiapkan apa yang dibutuhkan mulai dari kemudahan perizinan, modal ataupun urusan pajak.
Simak Video 'Strategi Anies Agar RI Tak Tertinggal Kemajuan Telekomunikasi-Teknologi Informasi':
