.webp)
Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Gunawan Budiyanto, mengatakan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur. Hal itu membuat proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia.
"Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP, praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas, KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK," kata Gunawan di Kampus UMY, dilansir detikJogja, Jumat (2/2/2024).
"Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Omnibus Law Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara (IKN)," sambung dia.
Gunawan mengatakan 14 Februari 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elite politik baru. Caranya, dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat.
"Atas dasar itu Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah menyatakan sikap. Pertama, Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU. Sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan," ujarnya.
Forum Rektor PTMA juga menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk menjaga integritas dan netralitas para petugasnya.
"Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan," ucap Gunawan.
Poin keempat, kata Gunawan, Forum Rektor PTMA meminta aparat kepolisian, militer, dan ASN bersikap netral selama Pemilu 2024. Poin kelima, meminta pejabat negara hingga kepala daerah agar bersikap proporsional dan mengutamakan etika selama pemilu.
"Meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024," katanya.
Simak selengkapnya di sini. (jbr/whn)
