.webp)
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menemukan adanya dugaan potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia. Dimana terdapat lebih dari 90 persen data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Malaysia, tak lagi berada di negara itu.
Hal itu disampaikan Wakil Komandan Alpha TKN, Fritz Siregar dalam jumpa pers di Media Centre TKN Prabowo-Gibran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). Fritz menampilkan rekaman video akun X @PartaiSocmed yang berisi informasi perihal itu.
"Artinya 90 persen datanya sudah bukan merupakan DPT yang berada di Malaysia. Terdapat upaya mencuri surat suara yang dilakukan oleh PPLN Kuala Lumpur," kata Fritz dalam jumpa persnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, Fritz juga mengatakan adanya upaya mencuri surat suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Dugaan itu, kata Fritz, dilihat dari dugaan atas temuan 3.000 surat suara yang dikirimkan lewat pos ke satu alamat yang berjarak 800 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur.
Lalu, Fritz mengaku kepolisian Malaysia juga mendapatkan laporan dari perusahaan pos Malaysia perihal upaya penyogokan oleh PPLN terhadap petugas pos.
"Agar 7.000 surat suara tidak usah dikirimkan melalui pos," ungkapnya.
Lebih jauh, Fritz menjelaskan bahwa Malaysia menyumbang sekitar 800 ribu pemilih dari keseluruhan DPT di luar negeri pada Pemilu 2024 kali ini.
"Kalau berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU, Kuala Lumpur ada sekitar 447 ribu, Johor Baru ada 119 ribu, di Kinabalu ada 98 ribu, di Kuching 65 ribu, di Penang ada 42 ribu, di Tawau hampir 60 ribu. Totalnya hampir sekitar 800 ribu dari 1,8 juta pemilih di luar negeri, 800 ribu itu berada di Malaysia," ungkapnya.
Karena itu, Fritz meminta Bawaslu dan KPU untuk proaktif dalam mengusut dugaan kecurangan di Malaysia tersebut. Dia menduga PPLN Malaysia tak bekerja secara profesional.
Menurutnya, jika hal itu terbukti, maka telah melanggar Pasal 489 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Di mana menyatakan bahwa setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta pemilu," jelasnya.
Kendati begitu Fritz tak mau berspekulasi perihal dalang dari berbagi potensi kecurangan yang terjadi di Malaysia itu. Dia menyatakan hal itu penting untuk menjaga keadilan dalam perhelatan politik saat ini.
"Saya rasa kita semua ini ingin agar praktek tersebut tidak terjadi lagi dalam proses pemilu kita. Oleh karena itu siapapun yang melakukan, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk mengidentifikasi bahwa petunjuk. Inikan ada pertunjukan ya, ada dugaan-dugaan pelanggaran yang muncul, itu dapat segera ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu," pungkasnya.
Simak Video: Survei Indikator: Prabowo-Gibran Unggul di Jawa Timur
