.webp)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai mundurnya Mahfud Md dari kabinet lebih dilandasi kepentingan elektoral, bukan etis.
"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).
Karena, kalau dasar pertimbangannya adalah persoalan etis, ketika dicalonkan sebagai wapres, Mahfud seharusnya langsung mundur sejak awal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," lanjut Andy.
PSI menegaskan tidak ada kewajiban konstitusional untuk mundur jadi menteri atau menko.
"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," kata Andy.
PSI percaya, ujar Andy, tim Kemenkopolhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Pak Mahfud meski mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini.
Mahfud Bakal Mundur
Sebelumnya, Mahfud Md memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
Mahfud belum mengetahui persis kapan dirinya akan diterima Jokowi. Dia berharap bisa secepatnya bertemu Jokowi begitu tiba di Jakarta.
Simak juga Video 'Mahfud Akan Mundur dari Menteri, Gibran: Kita Hargai Keputusan Beliau':
