Ganjar Tak Punya Program 100 Hari Pertama, Ini Alasannya

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut tidak memiliki program 100 hari kerja awal jika dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Lantas apa alasannya?

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat melakukan kampanye dan berdialog bersama mahasiswa dan gen Z di Pontianak Convention Center, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024). Mulanya Ganjar ditanya program 100 hari kerja pertama jika dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia.

"Saya tidak punya program 100 hari pertama. Kenapa harus 100 hari pertama? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? kenapa kok selalu orang bertanya 100 hari pertama. Ada yang tau sejarahnya?," kata Ganjar di lokasi.

Ganjar lalu mengatakan di negara maju, 100 hari pertama sejak terpilih, presiden bisa mengubah apapun. Namun demikian, Indonesia tidak bisa di mempraktikkan hal tersebut.

"Maka kenapa tidak ada 100 hari pertama, mau apa wong tidak ada kewenangan di 100 hari pertama? Kecuali anda berada di negara luar, begitu Presiden tanda tangan, dia bisa melakukan apapun, di Indonesia Presiden harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang dilakukan," ujarnya

Namun demikian, Ganjar menyebut saat ini dirinya tengah menyusun langkah ke depannya jika dirinya bersama Mahfud Md terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya. Saat itu mereka akan menggenjot program KTP Sakti yang dinilai bisa menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

"Saya sekarang sedang mendesain, kalau pelantikan Presiden itu bulannya adalah Oktober, maka 2 bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? satu data Indonesia yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan. Apakah seluruh persoalan? belum, baru masuk pada dua sektor yang hari ini nanti siap. Satu pendidikan datanya bagus, yang satu kesehatan," kata dia.

Barulah, lanjut Ganjar, setelah masuk 2025 dengan penetapan anggaran yang baru pihaknya akan menggenjot dan merealisasikan program kerja lainya untuk kemajuan Indonesia.

"KTP Sakti ini pendataan pertama yang bisa kita pakai dalam dua bulan dari sisa anggaran berjalan sampai bulan Desember. Baru 2025 kita menyiapkan lagi, itu pun kalau Oktober dilakukan. Maka kita lobi kembali ke DPR untuk melakukan fitting anggaran sesuai dengan apa yang diprogramkan. Karena apa? di 2025 seluruh anggaran itu yang menetapkan adalah pemerintahan hari ini. Baru yang nanti yang paling murni itu di 2026," jelasnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut paslon nomor urut 03 menjadi paslon bersih anti korupsi. Maka dari itu, kebijakan terkait pemberantasan korupsi termasuk perampasan aset juga menjadi fokus Ganjar-Mahfud jika nantinya terpilih.

"Maka sebenarnya komitmen yang disampaikan adalah kemudian pemberantasan korupsi itu menjadi penting. Termasuk perampasan aset, sangat penting. Dan anda, kalaulah yang hadir, pendukung Ganjar-Mahfud semuanya, maka kami berdua punya track record bersih. Dengan segala cerita yang pernah ada, kami menyelesaikan pekerjaan dengan baik, ukurannya apa, konsistensi bersikap selama anda mengerjakan pejabat publik," kata dia.

"Dari situlah kemudian ada lak Mahfud, Pak Mahfud juga sama, bahkan beliau di tiga lembaga atau cabang kekuasaan yang ada di Indonesia, dan Kamil lah yang selalu menyampaikan berani secara terbuka pemerintahan bersih, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme," pungkasnya.