Anies: Jangan Buru-buru Simpulkan Setiap Ada Polarisasi Ada Perpecahan

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memandang dalam gelaran Pilpres 2024 pasti terjadi polarisasi. Namun, ia mengimbau masyarakat tak menyamakan polarisasi dengan perpecahan.

Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri perayaan imlek bersama Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa (KOMIT) di Chinatown Glodok, Jakarta Barat, Senin (29/1/2024) malam. Anies awalnya menjelaskan polariasi umumnya tumbuh di media sosial. Biasanya, polarisasi muncul karena adanya perbedaan pendapat.

"Yang disebut polarisasi itu kuatnya di sosial media. Kalau di masyarakat studi menunjukkan tidak terjadi polarisasi. Ia ada perbedaan pandangan, atau kira-kira begini, tidak terjadi perpecahan," kata Anies Baswedan.

Namun, Anies meminta agar masyarakat tak cepat menyimpulkan terjadi perpecahan karena ada polarisasi di tengah masyarakat. Ia kemudian mengibaratkan polarisasi dengan memegang balon.

"Satu, jangan buru-buru menyimpulkan setiap ada polarisasi berarti ada perpecahan. Urutannya, nomor 1 polarisasi, kalau diteruskan menjadi friksi, diteruskan lagi menjadi konflik, diteruskan lagi jadi pecah. Jadi kalau ada polarisasi bukan berarti ada perpecahan. Tapi kita seringkali kalau ada polarisasi, buru-buru bilang ada perpecahan," jelasnya.

"Kalau ada pemilihan pasti ada polarisasi, di seluruh dunia. Ada yang dukung Hillary, ada yang dukung Trump. Polarisasi saya bayangkan kayak balon, dipegang tengahnya jadi dua begitu selesai pemilu buka lagi jadi satu," sambungnya.

Anies kemudian menceritakan pengalamannya di Jakarta dalam mengatasi polarisasi usai Pilgub 2017 silam. Saat itu, Anies tak memperlakukan seluruh pihak dengan sama. Misalnya, dengan cara membangun Kota Jakarta secara merata tanpa membeda-bedakan wilayah.

"Bagaimana kita selesaikan polarisasi? Selesai Pilkada, kami tidak lagi melihat hasil Pilkada, mana Pak Basuki, mana TPS pilih Anies. Semua perlakuannya sama. Perbedaan hanya ada saat pemilu, selesai pemilu tidak ada lagi perbedaan. Kalau perbedaan nanti munculnya gini, misal, provinsi yang kalah enggak ada pembangunan. Wah repot itu. Tidak ada. Begitu selesai, semua dapat perlakuan yang sama. Seperti di Jakarta," imbuhnya.