.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Tahun pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja, lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).
Sri Mulyani mengatakan dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah di awal tahun 2024 ini. Untuk itu, ia menilai reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector. Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi," terangnya.
Ia pun mengimbau seluruh jajaran bea dan cukai untuk kembali menghidupkan semangat leadership, ownership, dan ketahanan. Hal tersebut dinilai penting untuk menghadapi ketidakpastian situasi dunia akibat tensi geopolitik yang menguat.
Selain itu, ia pun mengimbau jajaran bea dan cukai memperhatikan sejumlah isu penting lainnya, seperti climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia. Menurutnya, hal-hal tersebut berkaitan dengan perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap menuju Indonesia maju.
"Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat," pungkasnya.
Simak juga 'Cak Imin Bahas 'Wasit Jadi Pemain', Singgung Netralitas Presiden?':
