Ganjar Bicara Pentingnya TNI Bantu Penegak Hukum Berantas Illegal Economy

Ganjar Bicara Pentingnya TNI Bantu Penegak Hukum Berantas Illegal Economy

Firda Cynthia Anggrainy, Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 17 Jan 2024 23:09 WIB
Tiga pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memaparkan program antikorupsi. Hal tersebut berlangsung dalam acara Penguatan Antikorupsi Berintegritas (Paku Integritas) untuk capres-cawapres 2024 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Foto: Ganjar Pranowo (Ari Saputra)
Jakarta -

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bicara pentingnya sinergi antarlembaga berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dia menyinggung secara khusus pentingnya peran TNI menegakkan hukum di perbatasan.

"Sinergi antarlembaga menjadi penting, kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang illegal economy, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apa lagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu," kata Ganjar saat memberi pemaparan di acara PAKU Integrtias di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Ganjar menjelaskan situasi di perbatasan terkadang pelanggar hukum diback-up oleh kekuatan luar biasa. Karena itu, menurutnya diperlukan juga kekuatan yang luar biasa untuk memberantas itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka diback-up oleh kekuatan-kekuatan luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan bisa berjalan," ucapnya.

Ganjar juga bicara terkait pentingnya transparansi berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Koordinasi antara penegak hukum, lanjut dia, juga penting dilakukan.

ADVERTISEMENT

"Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum, termasuk cross check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga, ini untuk tingkatkan kepercayaan masyarakat, apapun dalam pemerintahan dan kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu, kalau tidak merosot, KPK akui itu sendiri," jelasnya.

"APH serta inspektorat ini lah yang mesti meningkatkan surveilance kegiatan transaksi sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting," sambungnya.

(maa/haf)



Hide Ads