Anies soal Atasi Pungli di Sektor Pembangunan: Koreksi Sistem-Beresi Aktor

Anies soal Atasi Pungli di Sektor Pembangunan: Koreksi Sistem-Beresi Aktor

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 12 Jan 2024 07:51 WIB
Jakarta -

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berbicara mengenai solusi pemberantasan praktik pungli. Anies memandang pemberantasan pungli tak bisa dilakukan hanya dengan pemerintah semata.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (11/1/2024) malam. Anies awalnya menyinggung soal pembangunan infrastruktur logistik yang akan berjalan baik dan efektif, jika praktik pungli diberantas.

"Pertama tol diteruskan dan nontol dikembangkan. Kedua jalur kereta api diseriusi di Bandung, di berbagai tempat karena secara investasi murah dan jangka panjang," kata Anies dalam diskusi tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketiga yang tak kalah penting adalah jalur laut yang harus ditingkatkan lagi port-nya, efisiensi kerja, dan tidak kalah penting dari ini semua (adalah-red) pemberantasan pungli di berbagai titik urusan logistik ini," imbuh dia.

Anies menyebut ada pungli yang sistemik sehingga perlu koreksi sistem secara menyeluruh. Di sisi lain, Anies meyakini betul para pengusaha lebih mengetahui di mana persisnya pungli terjadi.

ADVERTISEMENT

"Ini ada beberapa, satu adalah koreksi di tingkat sistem ada jenis-jenis pungli yang sebenarnya sistemik yang dikoreksinya di sistem," jelasnya.

Dia menuturkan pemberantasan pungli tak bisa hanya dilakukan pemerintah. Anies mengatakan hal tersebut karena pengusaha yang memiliki informasi soal praktik pungli tersebut.

"Kedua adalah terkait dengan aktor dan ketika terkait dengan aktor, pemberesan pungli tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja yang lebih tahu pungli itu adalah pelaku usaha," jelas dia.

"Pelaku usaha yang lebih tahu di mana terjadinya pungli, kapan terjadi pungli, berapa besar terjadinya pungli," sambungnya.

Karena itu, Anies memandang dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha untuk memberantas pungli. Prinsipnya, masing-masing pihak perlu berkomitmen memberantas praktik bad governance, tak terkecuali pungli.

"Jadi kami melihat lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktik-praktik pungli yang harus diberantas," sebut dia.

"Tapi komitmennya adalah kita harus memberantas berbagai macam praktek bad governance, termasuk pungli supaya dunia usaha bisa tumbuh berkembang dengan sehat," pungkas dia.

(taa/aud)



Hide Ads