.webp)
Debat Pilpres 2024 ketiga atau debat capres kedua akan digelar malam ini. Pada momen pertama debat Pilpres 2024 terdapat lima momen menarik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Dirangkum detikcom, Minggu (7/1/2024), debat perdana capres di halaman gedung KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Tema debat wakti itu adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
5 Momen Menarik Debat Capres Pertama:
1. Anies Sebut Prabowo Tak Tahan Jadi Oposisi
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, pada debat capres pertama bicara terkait oposisi dan pemerintah. Dalam kesempatan itu, Anies sempat menyinggung capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang kini berada di pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi di situ ada pemerintah dan ada oposisi, dua duanya sama terhormat dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan," kata Anies saat debat di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Anies menegaskan posisi oposisi juga terhormat dalam demokrasi. Namun, dia menyayangkan tidak semua tahan dengan posisi tersebut.
"Bila ada oposisi maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai karena itu oposisi itu penting, dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua tahan untuk berada menjadi oposisi, oke?" ucapnya.
Kemudian, Anies menyinggung salah satu yang tidak tahan menjadi oposisi yakni Prabowo. Dia menyebut Prabowo pernah menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan maka tidak bisa berbisnis.
"Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, apa yang terjadi? Beliau sendiri sampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan unntnuk menjalankan kedaulatan rakyat," ujar dia.
2. Prabowo: Mas Anies, Mas Anies...
Anies Baswedan dalam debat juga menyebut kini rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang. Prabowo Subianto mengatakan pernyataan Anies berlebihan.
"Mas Anies... Mas Anies... Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan," ujar Prabowo di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Prabowo menyebut ia adalah pihak yang mengusung Anies. Bila demokrasi tidak berjalan, kata Prabowo, harusnya Anies tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya mengusung bapak," kata Prabowo.
"Kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda menjadi gubernur," lanjutnya.
3. Prabowo Balas Anies: Sorry Ye
Anies bertanya bagaimana perasaan Prabowo soal pelanggaran etika berat dalam proses putusan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Anies juga sebelumnya menyebut Prabowo tidak tahan oposisi.
Prabowo menyerahkan kepada rakyat yang akan memilih dalam Pilpres 2024. Prabowo menegaskan tak takut tak punya jabatan.
"Jadi Mas Anies ya, memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya, jadi tim saya para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah," kata Prabowo di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Prabowo melanjutkan, masalah pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan putusan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itu pun masih diperdebatkan, karena yang bersangkutan masih memproses," ujarnya.
Tapi, kata Prabowo, putusan MK sudah final dan tidak dapat diubah. Karena itu dia melaksanakannya dan mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres.
"Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, Anda juga paham ya, sudahlah. Intinya begini, rakyat yang putuskan rakyat yang menilai, kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, tidak usah pilih kami saudara-saudara sekalian,"
"Dan saya tidak takut tidak punya jabatan Mas Anies, sorry ya, sorry ye. Mas Anies saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini," tuturnya.
4. Debat Ganjar vs Prabowo soal HAM
Pertanyaan masalah kasus HAM berat dilontarkan oleh capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo kepada Prabowo ketika diberi kesempatan bertanya oleh moderator. Ganjar memiliki dua pertanyaan perihal kasus HAM.
Pertama, Ganjar bertanya tentang 12 kasus pelanggaran HAM berat seperti Peristiwa 65, penembakan misterius, Talangsari, penghilangan paksa sampai Wamena.
"Saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang ketiga memberikan kompensasi dan pemulihan, dan yang keempat meratifikasi konvensi antipenghilangan paksa sebagai upaya pencegahan," kata Ganjar di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Kedua, Ganjar bertanya ke Prabowo apakah akan membereskan masalah HAM berat dan membuat pengadilan HAM ad hoc. "Pertanyaan saya ada dua, kalau Bapak ada di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana banyak menunggu ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar.
Prabowo pun menjawab, mengaku sudah berkali-kali menjawab masalah HAM berat. Bahkan, cawapres Ganjar yakni Mahfud Md sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan.
"Pak Ganjar, justru tadi Anda sebut tahun 2009 kan, jadi sekian tahun yang lalu kan, dan masalah ini ditangani oleh wakil presiden (Mahfud Md) Anda, ya jadi apalagi yang mau ditanyakan kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya, saya sudah menjawab berkali-kali," jawab Prabowo.
Prabowo menuturkan masalah ini selalu ditanyakan setiap 5 tahun jika polling-nya naik.
"Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke kapolda tahun ini berapa orang hilang di DKI, ada mayat yang diketemukan beberapa hari yang lalu, dan sebagainya, come on Mas Ganjar, ya. Jadi saya tadi katakan saya merasa bahwa saya sangat keras membela hak asasi manusia," ujarnya.
Mendengar jawaban Prabowo itu, Ganjar menilai jawaban Prabowo tidak tegas. Padahal, menurutnya Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas.
Prabowo tidak setuju dengan anggapan Ganjar yang menyebut dirinya tidak tegas. Prabowo menegaskan jika dia terpilih maka dia akan menegakkan HAM.
Prabowo menilai Ganjar telah melontarkan pertanyaan tendensius. "Itu tendensius, Pak Ganjar, itu tendensius," ujar Prabowo.
5. Debat Prabowo Vs Anies soal Angin Tak Punya KTP
Isu yang juga sempat membuat ramai debat perdana capres yakni terkait angin tak punya KTP. Isu ini berangkat dari persoalan polusi udara.
Prabowo mulanya mempertanyakan terkait dana Rp 58 triliun untuk penanganan polusi udara untuk DKI Jakarta, tapi persoalan polusi udara tidak tuntas. Kemudian, Anies pun menjawab dengan menyinggung angin tak punya KTP.
Anies menyebut polusi di Jakarta tidak konsisten. Maka itu, ia menyebut bahwa angin tidak mempunyai KTP dan polusi mengikuti arah angin.
"Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta maka hari ini, besok, minggu depan akan konsisten akan terus kotor, tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa Minggu pagi Jagakarsa sangat kotor, apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya," kata Anies di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Angin itu bergerak dari sana ke sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak alat monitor maka tidak muncul, dan Jakarta pada saat itu bersih," tambahnya.
Merespons hal itu, Prabowo mengatakan angin seharusnya tak bisa disalahkan. Dia menanyakan Anies soal langkah apa yang dilakukan dalam penanganan polusi dengan anggaran sebesar itu.
"Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mananya. Jadi saya bertanya, dengan anggaran segitu besar (Rp 58 triliun), langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga, di mana rakyat Jakarta itu banyak yang mengalami sakit pernapasan," ujarnya.
"Jadi saya kira gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," sambungnya.
(rfs/imk)
