.webp)
Untuk menghindari penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial atau bansos jelang Pilpres 2024, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengusulkan penyaluran bansos ditunda. Usulan TPN Ganjar-Mahfud itu membuat TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkaget-kaget.
TPN Ganjar-Mahfud meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bansos sampai kontestasi Pemilu 2024 selesai. TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Todung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Todung menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.
"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," imbuhnya.
Todung juga menyarankan Bawaslu sebagai pengawas untuk melakukan investigasi jika ada pembagian bansos saat masa pemilu. Jika tetap ada pembagian, kata Todung, harus dipastikan bansos tersebut betul-betul dari pemerintah.
"Jadi saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian Bansos, karena pada hakekatnya, Bansos itu adalah program pemerintah," tuturnya.
Todung menyadari sarannya terkait penundaan pembagian bansos tersebut akan menuai pro dan kontra karena menyangkut kebutuhan rakyat Indonesia. Namun, dia menegaskan hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan adil dan lancar.
"Saya tadi mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu, mengenai penundaan bansos itu tidak populer, pasti banyak yang tidak suka pasti saya akan dikritik, mungkin saya akan dibully setelah ini. Silahkan saja, tapi saya bicara dalam tatanan public policy, kebijakan publik," kata dia.
"Jadi menurut saya hal-hal semacam ini potensi pelanggarannya sangat banyak karena itu dalam public policy itu diminta untuk ditunda sampai proses Pemilu selesai," pungkasnya.
 TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (Wildan/detikcom) |
Sementara itu, Ganjar Pranowo kembali mendapat keluhan terkait penyaluran bansos. Ganjar memastikan jika menjadi presiden 2024, dirinya akan menertibkan proses penyaluran bansos agar penerimanya tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri Bazaar Minyak Murah di GOR Satria, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/1). Mulanya, seorang warga bernama Sumarlin mengeluh kepada Ganjar karena tidak pernah mendapat bansos.
"Pak Ganjar, kenapa saya tidak pernah dapat bantuan apapun, tetangga saya dapat?" tanya Sumarlin.
Ganjar lantas mengatakan jika keluhan-keluhan seperti itu kerap diterimanya. Sebab itu, Ganjar membuat program KTP Sakti.
Menurutnya, dengan KTP Sakti, penerima bansos dapat tepat sasaran. Ganjar mengatakan dengan KTP Sakti nantinya dapat mengetahui masing-masing kategori tidak mampu.
"Makanya bapak ibu, ini banyak sekali yang protes ke saya, kenapa saya tidak dapat bantuan, tetapi tetangga saya dapat. Mungkin, maaf, bapak ibu dari keluarga tidak mampu," ujar Ganjar.
"Kita tertibkan lagi, cukup dengan KTP, insyaallah dapat bantuan, datanya diperbaiki," sambungnya.
Ganjar mengatakan program KTP Sakti adalah political will untuk mengefektifkan Satu Data Indonesia. Maka, dengan begitu, kata dia, kelak rakyat akan mudah mengakses semua layanan pemerintah, termasuk bansos.
"Banyak masyarakat yang protes soal itu (bansos tak tepat sasaran), makanya mesti ada solusinya," ungkap dia.
"Solusinya merapikan data kemudian menggunakan peralatan yang jauh lebih mudah dan kami tawarkan dengan KTP dan itu cukup untuk bisa membereskan semuanya," imbuhnya.
Sandiaga Minta Bansos Jangan Disetop
Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara agar penyaluran bansos tak dihentikan. Merujuk kunjungannya ke sejumlah wilayah, Sandiaga Uno melihat bansos sangat dibutuhkan masyarakat.
"Jadi saya cenderung bahwa bansos ini sangat dibutuhkan sekarang, jangan disetop, kasihan masyarakat," kata Sandiaga Uno dalam keterangannya, Selasa (2/1).
Sandiaga Uno meyakini siapapun yang terpilih menjadi presiden 2024 mendatang akan melanjutkan penyaluran bansos. Terlebih pasangan Ganjar-Mahfud, keduanya akan bukan hanya akan melanjutkan, tapi menambahkan, meningkatkan dan menyamaratakan.
Oleh karena itu, dirinya berharap penyaluran bansos tidak ditunda karena bersamaan dengan kontestasi Pilpres 2024. Hanya saja, penyaluran bansos harus dikomunikasikan secara terang kepada masyarakat.
"Jadi bansos ini sangat diterima dan sangat populer di masyarakat, janganlah kita semakin membebani masyarakat, tapi kita berikan bansos ini dengan sebuah komunikasi yang sangat jelas kepada masyarakat bawah ini adalah bagian daripada pemerintah untuk meringankan beban hidup dari masyarakat," ungkap Sandiaga Uno.
"Itu posisi PPP dan PPP sudah memberikan, saya sebagai Ketua Tim Pakar dan juga Anggota Koalisi Ganjar-Mahfud sudah menyampaikan pesan ini kepada TPN dan agar kita tetap hadir membantu masyarakat di saat-saat ekonomi masyarakat sekarang perlu bantuan dari berbagai pihak," jelasnya.
Saksikan Live DetikPagi:
Simak juga Video: Ganjar soal Kunker Jokowi: Kalau Beliau Ngikut, Berarti Sayang
TKN Kaget dengan Usulan TPN
TKN Prabowo-Gibran kaget dengan usulan penyaluran bansos ditunda sementara waktu. TKN menyinggung sisi emapti TPN Ganjar-Mahfud terhadap masyarakat kelas bawah.
"Kami terus terang kaget, mendengar kubu paslon tiga mengusulkan agar pemberian bantuan sosial pemerintah ditunda sampai setelah pemilu. Banyak warga di tingkat akar rumput menyayangkan hal tersebut, saya juga bertanya kok bisa setega itu ya? Menunda pemenuhan hak rakyat hanya karena ada persoalan kontestasi pemilu," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, kepada wartawan, Selasa (2/1).
Menurut Habiburokhman, bansos ditunggu oleh masyarakat dan tidak terpengaruh oleh Pilpres 2024. Sehingga tak ada pihak yang dirugikan dengan adanya bansos selama Pilpres 2024.
"Ada atau tidak ada event pemilu, bansos merupakan program pemerintah yang merupakan hak rakyat. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan pembagian bansos tersebut. Sebaliknya justru rakyat berharap agar bansos tersebut bisa segera diberikan," ujarnya.
Habiburokhman mengingatkan bahwa kebutuhan dan hak masyarakat perlu diperhatikan meski Pilpres 2024 berlangsung. "Kami menyerukan kepada semua pihak untuk bisa berempati dengan rakyat kecil. Pemilu jangan menjadikan kita terlalu pragmatis, jangan mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan rakyat kecil," imbuhnya.
 Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman. (Rumondang/detikcom) |
PDIP Akan Terus Lanjutkan Program Bansos
Seken PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan program bansos. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara'.
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Hasto menyebut program tersebut akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan bantuan tersebut harus menyasar ke rakyat kecil.
"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," ujarnya.
Hasto menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md pun memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Hal ini ditujukan dengan pembuatan program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menegaskan bahwa partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. Ia memastikan hak untuk masyarakat berjalan dengan semestinya.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi," tutur Aria Bima.
"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata sambungnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Aria Bima akan meminta klarifikasi kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Komisi VI akan memanggil Zulhas terkait ucapan bansos berasal dari Presiden Jokowi.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tuturnya.
(rfs/dwia)
