.webp)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan program bantuan sosial. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara'.
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Hasto menyebut program tersebut akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan bantuan tersebut harus menyasar ke rakyat kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," ujarnya.
Hasto menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md pun memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Hal ini ditujukan dengan pembuatan program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menegaskan bahwa partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. Ia memastikan hak untuk masyarakat berjalan dengan semestinya.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi," tutur Aria Bima.
"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata sambungnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Aria Bima akan meminta klarifikasi kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Komisi VI akan memanggil Zulhas terkait ucapan bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tuturnya.
Simak juga Video 'TKN Tolak Usul Pembagian Bansos Ditunda: Kasihan Masyarakat':
