.webp)
Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN), menggelar training of trainer (ToT) untuk relawan dalam mengantisipasi pelanggaran di Pemilu 2024. Ketua THN Arif Yusuf Amir mengatakan pihaknya juga mencatat pelanggaran selama kampanye berlangsung.
"Kumpul para jawara relawan-relawan, ibu-ibu semua kumpul di sini kita melakukan ToT. ToT ini fungsinya adalah untuk supaya kawan-kawan relawan tahu apa yang harus mereka lakukan," kata Arif kepada wartawan di Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (26/12/2023).
Arif mengatakan pihaknya ingin Pemilu 2023 berlangsung jujur dan adil. Karena itu, pihaknya hadir untuk memastikan bahwa Pilpres mendatang akan dilakukan secara jujur dan adil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami bertugas untuk mengawal suara di TPS-TPS sampai nanti di penghitungan supaya tidak ada permasalahan-permasalahan di sana. Itulah fungsi tim hukum saat ini," jelasnya.
Selain itu, THN AMIN juga mencatat pelanggaran kampanye serta membuat laporan kepada instansi terkait guna menanyakan apakah adanya pelanggaran.
"Setiap proses dari pelaksanaan kampanye ini, kami sudah mencatat nanti insya Allah di akhir tahun kami akan menyampaikan kepada media, daftar pelanggaran yang telah dilakukan, kami telah mencatat. Dan kami telah mem-follow up dengan membuat laporan, kami telah melapor kepada instansi terkait apakah ada itu pelanggaran," tuturnya.
"Misalnya tadi kasus dalam money politic, memberikan sesuatu yang tidak boleh, diatur oleh PKPU, itu kami sudah laporkan ke Bawaslu. Kami laporkan juga ke kepolisian, namun harapan kami, semua aparat-aparat, baik itu aparat penegak hukum mau pun penyelenggara pemilu berlaku juga adil," tambahnya.
Menurut Arif, langkah itu guna adanya keterbukaan terhadap aparat dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Arif pun mendesak aparat penegak hukum dan aparat penyelenggara pemilu untuk secara transparan, jujur, dan adil dalam pelaksanan pemilu.
"Karena jangan sampai, nanti aparat-aparat ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi ini harus terbuka, misalnya laporan kami tentang tadi itu sudah kami laporkan lalu tidak ada tanggapannya, harus dibuka, tidak ditanggapin kenapa, kalau tidak terbukti apanya tidak terbukti, harus dijelaskan," ucapnya.
(idh/idh)
