Cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud Md, mengkritik cara negara memilih ambasadornya untuk ditempatkan di mancanegara. Sorotan pria yang kebetulan menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menuai serangan dari kubu rival di Pilpres 2024. Tentu saja Mahfud juga dibela oleh Ganjar.
Mahfud Md mengatakan rekrutmen para diplomat RI harus ditinjau ulang. Dia menyinggung terkadang para diplomat itu ada titipan dari partai sehingga tidak mengerti tentang kerja-kerja diplomasi.
"Saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat-diplomat kita itu bagus, sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai, belum masuk itu tidak disahkan, di DPR partai ini belum masuk," kata Mahfud saat menjawab tanggapan dari cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar soal diplomasi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diplomat titipan partai. Begitulah kritik Mahfud terhadap cara penentuan duta besar RI. Mahfud menyebut para diplomat itu terkadang tidak mengerti setelah diberi tugas. Keruan saja, tidak semua politikus itu lulusan Jurusan Hubungan Internasional (HI), punya latar belakang pendidikan terkait politik luar negeri, atau pengalaman terkait pekerjaan di negara perwakilan. Mahfud berjanji akan mengatur terkait rekrutmen diplomat itu.
"Nah sesudah diberi tugas ndak jelas, dia ndak ngerti, ndak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan nanti diplomasi ini diatur kembali lah rekrutmennya itu, betul-betul orang yang memenuhi syarat," katanya.
Simak Video 'Sorotan Mahfud Md soal 'Diplomat Titipan Partai' di Debat Cawapres':
Halaman selanjutnya, serangan muncul:
Serangan
Serangan muncul dari kubu rival. Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Adhityo Rizaldi, menyebut Mahfud kelewat curiga terhadap pola perekrutan diplomat. Dia menyerang lewat pantun singkat soal Jaka Sembung.
"Iya menurut saya 'Jaka Sembung, nggak nyambung'. Prof seharusnya fokus pada programatik diplomasi ekonomi sesuai pertanyaan. Prof terlalu curiga terhadap semua proses administratif sehingga tidak fokus pada gagasan arah kepemimpinan diplomasi ekonomi," kata Bobby saat dihubungi, Sabtu (23/12).
Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut rekrutmen para diplomat pastinya memperhitungkan kapasitas. Dia juga menyebut ada pelatihan diplomat yang bukan berasal dari latar belakang diplomat. Tak ada salahnya pula soal asal-usul diplomat adalah parpol.
"Capres dan cawapres saja didukung parpol. Masing-masing ada porsinya, jangan semua dicurigai dengan tagline KKN, intervensi, titipan, membangun ketidakpercayaan terhadap kapasitas penyelenggara negara. Prof terlalu sibuk melabeli atribut dengan diksi-diksi pintar tidak pintar, bersih tidak bersih dan seterusnya, daripada fokus menyampaikan gagasan programatiknya yang detail," imbuh dia.
Politikus Golkar yang duduk sebagai Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafidz, menilai kinerja para diplomat justru sudah meningkat. Diplomat bukanlah titipan parpol semata melainkan mendapat pertimbangan parpol-parpol di DPR. Diplomat ditunjuk Presiden.
"Bahasa yang tepat sebetulnya juga pemberian pertimbangan ya, DPR bukan memberi persetujuan. Duta besar itu ditunjuk oleh Presiden dan jika berkaca kepada peran Indonesia baik di PBB, G20, APEC, Asean dan lainnya, Duta besar-duta besar yang ditunjuk berhasil menunjukan kinerja baiknya," kata Meutya.
![]() |
Duta Besar berlatar belakang parpol juga melancarkan serangan ke Mahfud. Adalah Sukmo Harsono, eks Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjadi Dubes RI untuk Panama, menyatakan pernyataan profesor hukum tata negara itu salah.
"Menanggapi Prof Mahfud bahwa Diplomat perlu diperbaiki, karena seolah menurun karena ada titipan Parpol adalah sebuah kekeliruan besar," kata Sukmo Harsono.
Sukmo menyebut diplomat yang berlatar belakang dari parpol justru memiliki pola dan pemikiran yang out of the box. Selain itu, Sukmo meyakini Kementeruan Luar Negeri (Kemlu) telah sesuai menempati diplomat karir yang dimiliki.
"Saat ini yang diperlukan adalah porsi anggaran untuk Kemlu harus ditingkatkan secara signifikan agar anggran tidak habis terserap hanya untuk operasional. Termasuk sistem kerja diplomat yang harus lebih lentur dalam penggunaan anggaran walaupun tetap harus sesuai peraturan. Jadi Prof Mahfud agar tidak mendikotomi antara diplomat karier dan non karier khususnya dalam hal diplomasi ekonomi," ujarnya.
Simak Video 'Sorotan Mahfud Md soal 'Diplomat Titipan Partai' di Debat Cawapres':
Halaman selanjutnya, pembelaan untuk Mahfud:
Pembelaan untuk Mahfud
Capres Ganjar Pranowo membela pasangannya itu. Ganjar mengatakan faktanya memang ada yang memberi usulan terkait diplomat.
"Ya dibenarkan aja. Ya faktanya kan ada yang mengusul-usulkan," kata Ganjar di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12).
Dari data yang ada, banyak jalan terkait penempatan diplomat tersebut. Mulai darijejak karir hingga titipan partai. Dari manapun sumbernya, lanjut Ganjar, penempatan diplomat tersebut bergantung pads fit and proper test di DPR RI.
"Sebenarnya sumbernya banyak, adanya dari karir, ada yang dari partai, termasuk yang dari partai kan juga ada. Yang penting nanti di komisi I (DPR) akan ada fit and proper. Sumbernya bisa macam-macam KPK, yang karir ada, yang pensiunan juga ada, dari pengusaha ada, dari partai kan ada," kata dia.
![]() |
Ganjar lalu meluruskan maksud Mahfud Md terkait diplomat titipan partai tersebut. Artinya, lanjut Ganjar, jangan memaksakan orang yang tidak berkompeten untuk menempati suatu posisi termasuk diplomat.
"Maksudnya Pak Mahfud tuh saya kira begini, jangan dipaksakan yang tidak kompeten. Boleh sumbernya dari mana aja, tapi kalau kira-kira sumbernya dari situ, pilihlah yang kompeten, kira-kira gitu," jelasnya.
Simak Video 'Sorotan Mahfud Md soal 'Diplomat Titipan Partai' di Debat Cawapres':