.webp)
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan perkembangan ekonomi digital adalah keniscayaan yang harus dihadapi. Namun, dia melihat ada tantangan di dalam perkembangan ekonomi digital seperti pinjaman online dan judi online.
"Saya menangani misalnya kasus pinjol di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital, ada kripto misalnya. Kasus pinjol sendiri sungguh sangat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget," kata Mahfud dalam Debat Pilpres 2024 kedua di JCC Senayan, Jumat (22/12/2023).
Dia mengatakan tawaran kemudahan peminjaman pinjol membuat masyarakat terlena dan menjadi korban. Dia menyoroti kasus warga bunuh diri karena terjerat bunga pinjol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada seorang guru dari Semarang hanya meminjam Rp 500 ribu kemudian hutangnya menjadi Rp 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian sampai bunuh diri," tuturnya.
Dia mengatakan sempat meminta Polri dan OJK untuk menindak pinjol ilegal. Hingga kemudian ditangkap pelaku pinjol ilegal.
"Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, 'tidak bisa, Pak. itu hukum perdata'. Ketika saya sampaikan ke OJK, OJK bilang 'itu bukan kewenangan kami karena ilegal'," ujar dia.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: Cak Imin soal Pemberantasan Pinjol-Judol, Mahfud: Itu Ada di Visi-Misi Kami
"Kemudian saya undang dalam rapat bersama, gabungan di Menko Polhukam. kita nyatakan itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga," tambahnya.
Tanggapan Cak Imin
Pernyataan Mahfud ditanggapi cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Cak Imin mengatakan penanganan pinjol dan judi online harus lebih diselepet.
"Selain pemberantasan peminjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini sehingga pinjol masih merajalela, judi onlie masih merajalela," ujar Cak Imin.
Dia mengatakan perkembangan teknologi dengan kemampuan UMKM masih ada jarak. Dia mengatakan perlu ada bantuan dari pemerintah.
"Sebenarnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan, mulai dari literasi digital untuk UMKM, kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi lain kita membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan internet yang sedang ada di masyarakat kita, masih sangat rendah," kata Cak Imin.
(jbr/gbr)
