.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut perlu ada kementerian baru jika Ganjar Pranowo-Mahfud Md terpilih pada 2024. Kementerian itu menurut Hasto yang akan mengurus program KTP Sakti yang diusung Ganjar-Mahfud.
"Kalau kita melakukan benchmark, persoalan digitalisasi satu data agar seluruh program-program kerakyatan itu tepat sasaran, ini bukan persoalan teknologi. Ini persoalan political will," kata Hasto ditemui di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).
Hasto menyebut akan ada satu menteri yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan KTP Sakti ini. Menteri itu disebut Hasto sebagai menteri digital.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di dalam political will itu diperlukan ada satu menteri yang bertanggung jawab penuh sehingga seluruh komitmen kerakyatan itu akan ditampilkan melalui pelayanan publik berupa KTP Sakti," katanya.
"Ini yang akan dilakukan sehingga di situ diperlukan adanya menteri digital itu," tambahnya.
Hasto juga menjelaskan adanya KTP Sakti tidak akan mengganti e-KTP yang sudah ada saat ini. Nantinya, seluruh pelayanan publik akan diintegrasikan melalui KTP Sakti ini.
"Bukan menggantikan e-KTP, tetapi KTP Sakti, KTP yang ditingkatkan fungsinya dengan satu data dengan interoperability antarkementerian-kementerian yang dijadikan satu," katanya
"Saat ini misalnya ada 27.000 aplikasi pelayanan publik sehingga rakyat bingung. Nanti seluruh pelayanan publik itu diintegrasikan melalui KTP Sakti itu," tutupnya.
(rfs/rfs)
