Ganjar Anggap Temuan PPATK Peringatan: Transaksi Harus Transparan-Legal

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi terkait adanya transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024 yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ganjar menyebut hal itu menjadi warning atau peringatan jika transaksi yang dilakukan harus bersifat legal.

"Saya kira apa yang disampaikan PPATK memberikan warning kepada semuanya, bahwa yang ditransaksikan itu suatu yang legal," kata Ganjar di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).

Ganjar mengatakan jika transaksi itu ilegal, maka akan ada bahaya yang terjadi. Sebab itu, kata dia, perlu adanya transparansi.

"Kalau itu tidak legal itu artinya bahaya yang akan muncul, maka semuanya harus transparan, harus legal ya, akuntabel ya," ucap Ganjar.

"Makanya semuanya diingatkan oleh PPATK. Mudah-mudahan, semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres," imbuhnya.

PPATK sebelumnya menemukan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal itu.

"Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," tutur Ivan usai menghadiri acara 'Diseminasi PPATK' di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12).

Ivan mengungkap transaksi janggal itu bernilai triliunan rupiah. Ivan mengatakan transaksi janggal itu melibatkan ribuan nama hingga partai politik.

"Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita," ungkapnya.