.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak masyarakat meninggalkan demokrasi politik transaksional. Pasalnya, Pilkada, Pileg hingga Pilpres lebih didominasi oleh kekuatan finansial.
Sementara, lanjut Bamsoet, kualitas ataupun program kerja dari para calon yang maju dalam Pilkada, Pileg atau Pilpres tidak lagi menjadi faktor utama.
"Saat ini bukan zamannya lagi melakukan kampanye dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Kandidat, tim pemenangan maupun relawan caleg ataupun capres-cawapres yang masih melakukan hal itu, tidak ubahnya pihak yang tidak bisa move on dari kampanye zaman old," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya dalam pengukuhan ribuan saksi Partai Golkar di empat kecamatan di Kabupaten Kebumen. Dalam safari politik hari kedelapan di Dapil 7 Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen , Bamsoet telah melantik ribuan saksi TPS Partai Golkar dari 89 Desa di empat kecamatan Kabupaten Kebumen. Kecamatan ini meliputi, Kecamatan Sruweng, Puring, Kuwarasan dan Adimulyo.
Sebelumnya, Legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah ini telah mengukuhkan 6.450 Saksi TPS Partai Golkar dari 266 Desa dan 12 Kelurahan di 20 Kecamatan Banjarnegara dan 5.928 saksi TPS Partai Golkar dari 239 desa dan kelurahan di 18 kecamatan Kabupaten Purbalingga.
Ketua MPR RI ini menjelaskan kampanye zaman now tidak lagi hanya sekadar mengobral janji-janji manis. Apalagi menebar uang untuk memperoleh suara dari para pemilih.
Bamsoet menilai kehadiran fisik para kandidat dengan para pemilih, baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja merupakan suatu keharusan.
"Pengalaman tiga kali Pemilu dengan sistem terbuka dari tahun 2009, 2014 dan 2019, melahirkan maraknya politik transaksional. Maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Selain mendorong meningkatkan korupsi di tanah air," jelas Bamsoet.
Berdasarkan hasil riset Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi, tercatat dalam dua Pilpres terakhir pada 2014 dan 2019, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat praktik jual beli suara. Bamsoet mengatakan tingkat politik uang ini sangat tinggi hingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar di dunia.
"Karenanya, semua elemen bangsa harus memerangi politik transaksional pada Pemilu 2024. Jika Caleg atau Capres yang terpilih hanya mengandalkan money politic tanpa mempunyai kualitas serta kemampuan yang baik, bagaimana negara kita akan maju dan makmur. Karenanya, sudah saatnya para Caleg, Capres dan tim pemenangan kembali mengedepankan program, ide, gagasan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja melayani rakyat," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, turut hadir pada kegiatan ini antara lain, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Partai Golkar Munawar Cholil dan Restu Gunawan, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto dan Ferry Wawan Cahyono serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen.
(ncm/ega)
