Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan mengevaluasi UU Cipta Kerja (Ciptaker). Ganjar mengatakan evaluasi itu akan dilakukan karena banyak tidak nyaman dengan UU Cipta Kerja.
"Kita akan evaluasi, kalau kita ketemu pengusaha, bertemu pelaksana dari pemerintah dan buruh dan soal perburuhannya kok semuanya tidak nyaman," kata Ganjar di Gedung Guru, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023).
Ganjar mengatakan ada hal yang keliru dari aturan tersebut sehingga dikeluhkan banyak pihak. Dia mengajak semua pihak untuk berdiskusi membahas UU Cipta Kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rasa-rasanya kalau buruhnya tidak nyaman, pemerintah nggak nyaman, pengusahanya nggak nyaman, ada yang keliru," ujarnya.
"Saya sampaikan di Apindo, rasanya kita harus duduk bersama untuk mereview, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain," sambung dia.
Ganjar mengatakan seharusnya aturan dibuat oleh pemerintah agar membantu buruh hidup lebih baik. Terutama, kata dia, pemerintah harus memperhatikan buruh dari segi transportasi hingga pendidikan.
"Umpama praktik saya waktu itu kita dorong dengan subsidi di transportasi, kita siapkan perumahan untuk buruh memang belum banyak tapi transportasi sudah membantu, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin. Maka kalau empat komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu," ungkap dia.
Menurutnya, prioritas utama saat ini ialah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan agar bisa bersepakat. Lalu, kata dia, hasilnya. barulah dimasukkan dalam regulasi.
"Maka kemudian kita masukan dalam regulasi dan sehingga kondisi sosiologisnya bisa kita baca terlebih dulu, sehingga kita bisa siapkan regulasi," tuturnya.
Simak juga Video: Satgas UUCK gelar Workshop Undang-Undang Cipta Kerja : Sistem OSS dan Sistem Pendukung