.webp)
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Rahayu Saraswati mengatakan pihaknya mendorong perlindungan hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara. Pihaknya juga menghapus praktik diskriminasi, dan menindak tegas segala bentuk kekerasan sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
Sara mengungkapkan hal tersebut sesuai dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
"Kami ingin memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak," kata Sara dalam keterangan tertulis, Selasa (12/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sara mengatakan sejatinya prinsip demokrasi adalah memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi arah perkembangan negara. Oleh karena itu, prinsip tersebut harus dilengkapi dengan pemenuhan hak yang menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap setiap individu.
"Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama menjamin Indonesia tetap menuju ke masa depan yang lebih baik dan inklusif," jelasnya.
Ia pun mengungkapkan Prabowo-Gibran memprioritaskan pengimplementasian undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat penegakan hukum, juga perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.
"Kami juga akan menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya dengan memastikan adanya pelayanan yang berbasis korban di setiap provinsi," jelasnya.
Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas
Selain itu, Sara memaparkan pihaknya mendorong penguatan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meraih keunggulan.
Adapun, lanjut Sara, Prabowo-Gibran mempunyai komitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta komitmen inklusi terhadap perempuan dan penyandang disabilitas.
"Salah satu yang kami dorong adalah mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," ujarnya.
Lebih lanjut, Sara mengungkapkan Prabowo-Gibran juga mendorong untuk mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan, serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas.
Ia pun memaparkan pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas juga akan menjadi program yang dilakukan. Hal ini terutama untuk fasilitas-fasilitas umum, perluasan program pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan.
"Kami akan menegaskan kewajiban perusahaan- perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan UU yang berlaku. Program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan juga kami dorong," pungkasnya.
